 |
| Golkar Kritik Tajam Kinerja Bupati Samosir, Soroti Target PAD 2025 (photo dokumen kominfosamosir/gb) |
GREENBERITA.com- Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Samosir melontarkan kritik keras terhadap Bupati Samosir terkait pengelolaan pemerintahan dan kebijakan fiskal daerah, terutama menyangkut proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Kritik tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Samosir saat pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2025.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Samosir Parluhutan Sinaga saat membacakan pendapat akhir Fraksi Golkar pada sidang paripurna di Aula DPRD Samosir, Selasa (9/9/2025). Menurutnya, Pemkab Samosir terlalu optimis dalam menetapkan target PAD 2025 tanpa melihat realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.
"Padahal realisasi PAD tahun-tahun sebelumnya tidak mencapai target secara konsisten, serta belum maksimalnya inovasi dan terobosan strategis dalam menggali potensi PAD baru khususnya sektor Pariwisata, retribusi dan pajak daerah," ujar Parluhutan.
Golkar juga menyoroti lemahnya pengawasan dan optimalisasi penerimaan dari pajak hotel, restoran, dan parkir. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat kemandirian fiskal daerah jika tidak segera dibenahi.
"Karenanya kami mendorong Bupati Samosir untuk melakukan review mendalam dan realistis terhadap proyeksi PAD 2025 dan optimalkan sektor Pariwisata secara konkret dan perkuat sistem digitalisasi perpajakan dan retribusi agar kebocoran penerimaan daerah dapat ditekan signifikan," tegas Parluhutan.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Samosir telah mengesahkan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Rabu (9/9/2025). Penetapan dilakukan lewat penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dengan Ketua DPRD Nasip Simbolon, Wakil Ketua I DPRD Samosir Valdo Simbolon dan Wakil Ketua II, Sarhockel Tamba.
Dengan perubahan itu, APBD Kabupaten Samosir yang semula Rp844,07 miliar mengalami penurunan sekitar Rp13,6 miliar, sehingga menjadi Rp830,4 miliar.
Kritik Golkar ini menjadi peringatan bahwa optimisme fiskal tanpa didukung strategi nyata berpotensi menimbulkan masalah serius dalam keberlanjutan pembangunan daerah.***(Gb-Ferndt01)
