Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan Desak Pemerintah Ambil Sikap Tegas Atas Kekerasan PT TPL di Sihaporas (23/9 -photo ferndt/gb)
GREENBERITA.com– Konflik berkepanjangan antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat adat Sihaporas kembali pecah menjadi kekerasan, Senin (22/9/2025), di wilayah adat Buttu Pangaturan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Aksi penyerangan yang diduga dilakukan ratusan pekerja TPL terhadap warga setempat menimbulkan belasan korban luka serta kerugian harta benda.
Menanggapi insiden itu, Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan menyatakan kekecewaannya dan segera berkomunikasi dengan aparat kepolisian.
"Saya langsung beekomunikasi dengan Bapak Kapolres Simalungun, Bapak AKBP Marganda Aritonang terkait kejadian tersebut dan berterima kasih kepada beliau yang merespon permohonan saya untuk memberi perhatian dan jawaban beliau menuju ke TKP," ujar Ephorus.
Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan konflik berulang tanpa solusi.
"Pemerintah yang kita hormati harus dengan bijak dan segera mengambil keputusan terkait konflik ini sebelum terlambat," tegasnya dalam rilis yang diterima greenberita (22/9).
Pada peristiwa tersebut, saksi mata menyebut sekitar 150 pekerja dan sekuriti TPL memaksa masuk ke lahan adat yang dijaga hanya 20 warga. Dialog sempat diupayakan, namun berakhir dengan tindak kekerasan. Pastor Walden Sitanggang yang berada di lokasi menyebut setidaknya 10 warga mengalami luka, termasuk seorang ibu yang harus dilarikan ke rumah sakit.
"Warga sempat berdialog dengan baik sembari menjaga lahannya, tapi ratusan pegawai TPL terus memaksa menanam dan dengan kekuatan besar melakukan tindak kekerasan," jelasnya.
Selain korban luka, pondok, kendaraan, dan telepon genggam warga juga dibakar. Ambarita, salah satu korban, menyebut penyerangan melibatkan oknum preman bayaran dengan perlengkapan helm, tameng, dan kayu panjang.
Atas peristiwa ini, Pastor Walden menyerukan penegakan hukum.
"Sebagai pemuka agama, saya menyatakan negara kita adalah negara hukum sehingga segala sesuatu berkaitan dengan konflik tidak boleh melalui tindak kekerasan, ini sudah tidak manusiawi lagi dan terjadi pelanggaran HAM, karenanya kami meminta Komisi XIII DPR RI segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta dan kami berharap PT TPL segera ditutup," tegasnya.
Hingga kini, masyarakat adat Sihaporas masih bertahan di lahan mereka meski dihantui ketakutan serangan susulan. Situasi tetap tegang lantaran pekerja TPL juga dilaporkan masih bertahan di lokasi, sementara penyelesaian konflik belum terlihat.***(Gb-Ferndt01)
