GREENBERITA.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mengejar percepatan realisasi APBD 2026, terutama belanja pembangunan dan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota. Hingga 22 September 2026, pendapatan daerah telah mencapai Rp8,9 triliun atau 69,80 persen dari target Rp12,8 triliun.
Pemprov Sumut melalui Plh Sekretaris BKAD Sumut Frans Novendy Saragih gelar Konferensi Pers terkait capaian realisasi pendapatan dan penerimaan APBD 2026, yang difasilitasi Diskominfosu di Kantor Gubernur Sumut Medan, Kamis (24/9- fando/gb)
Plh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Frans Novendy Saragih mengatakan, percepatan pelaksanaan program menjadi dasar optimisme Pemprov Sumut terhadap pencapaian target APBD 2026.
Hal itu disampaikan Frans dalam temu pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (24/9/2026).
Berdasarkan data BKAD Sumut per 22 September 2026, selain pendapatan yang telah terealisasi 69,80 persen atau Rp8,9 triliun, belanja daerah baru mencapai 51,82 persen atau Rp6,64 triliun dari pagu Rp12,8 triliun.
“Saat ini, OPD kita juga sedang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota, kita optimis selesai segera,” kata Frans.
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasinya mencapai 59,15 persen atau Rp4,1 triliun dari target Rp6,9 triliun. Capaian tersebut berasal dari pajak daerah Rp3,5 triliun, retribusi daerah Rp165 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp325 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp101 miliar.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp1,1 triliun yang diprioritaskan untuk rekonstruksi bencana mulai direalisasikan. Dana tersebut dialokasikan antara lain untuk pendidikan Rp190 miliar, kesehatan Rp91 miliar, infrastruktur Rp274 miliar, sumber daya air Rp246 miliar, pertanian Rp35 miliar, dan urusan lainnya Rp26 miliar.
"OPD pelaksana masih optimistis sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan," katanya.
Di sisi lain, BKAD Sumut menyiapkan optimalisasi aset daerah yang selama ini dalam kondisi menganggur atau idle agar dapat dimanfaatkan masyarakat maupun perusahaan melalui kerja sama dengan Pemprov Sumut dan menjadi sumber PAD.
“Saat ini BKAD sedang melaksanakan kegiatan program bagaimana memanfaatkan aset yang kondisi idle untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun perusahaan untuk dikerjasamakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar jadi sumber PAD,” kata Frans.
Terkait dana bagi hasil (DBH) kepada kabupaten/kota, Frans mengakui transfer belum dilakukan secara keseluruhan dari total dana yang diterima masing-masing daerah.
"Dana bagi hasil sudah kita transfer ke rekening kabupaten dan kota tapi belum secara keseluruhan, contoh nya untuk Kota Medan baru 38 persen, tapi kita pastikan akan mentransfer secepatnya," pungkas Kabid Akutansi BKAD Sumut ini.**(Gb-fando01)
