Tumpak Situmorang Niiai Bupati Samosir Arogan dan Langgar Etika pemerintahan, Rp3,1 Miliar Mobil Dinas Dinilai Lebih Mendesak dari Pupuk dan Benih Petani (16/1- photo diskominfoks/gb)
GREENBERITA.com– Masyarakat Kabupaten Samosir kembali dikejutkan dengan pembelian mobil dinas mewah Bupati Samosir jenis Land Cruiser terbaru seharga Rp3,1 miliar. Pengadaan kendaraan tersebut langsung menuai sorotan publik di tengah kondisi petani yang masih bergulat dengan dampak kemarau panjang dan gagal panen.
Tercatat, mobil dinas mewah ini merupakan yang termahal sepanjang sejarah pemerintahan Kabupaten Samosir. Mulai dari masa Penjabat Bupati Samosir Wilmar Simanjorang, Bupati Samosir periode 2005–2015 Mangindar Simbolon, hingga Bupati Samosir periode 2015–2020 Rapidin Simbolon, belum pernah ada pembelian mobil dinas dengan nilai setinggi itu. Bahkan saat ini, hanya dua kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan Toyota Land Cruiser 250 Kakadu, yakni Bupati Toba dan Bupati Samosir.
Menanggapi pembelian tersebut, Pemerhati Pembangunan Kabupaten Samosir, Tumpak Situmorang, menilai kebijakan itu mencerminkan sikap arogansi kepala daerah.
"Ini merupakan sebuah sikap arogansi seorang kepala daerah, kembali Bupati Samosir menunjukkan etika kekuasaan yang tidak lazim dan tidak mempunyai sense of critis atas penderitaan para petani di Samosir saat ini," ujar Tumpak Situmorang ketika berbincang dengan greenberita pada Jumat, 16 Januari 2025.
Ia juga menanggapi pernyataan sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa pada periode sebelumnya Bupati Samosir tidak membeli mobil dinas baru.
"Okey, bila memang periode lalu tidak membeli mobil dinas baru tapi janganlah langsung membeli mobil dinas semahal itu, kalau wakil Bupati Samosir membeli mobil dinas hanya sehargar Rp800 juta, kan masih bisa kita maklumi bila Bupati Samosir membeli mobil dinas seharga maksimal Rp1,5 milyar, ini masih masuk di akal rakyat Samosir khususnya para petani dibandingkan Rp3, 1 Milyar," ungkap Tumpak Situmorang.
Mantan Anggota DPRD Samosir periode 2004–2009 itu menyebutkan, apabila anggaran pembelian mobil dinas mewah senilai Rp3,1 miliar tersebut dialihkan untuk penanggulangan kekeringan pada tahun 2025, maka manfaatnya akan jauh lebih signifikan bagi petani yang terdampak kemarau panjang hingga mengalami gagal panen.
"Dana sebesar ini bila dibandingkan manfaatnya, manfaat mobil dinas mewah ini hanya langsung digunakan oleh 1 orang pejabat saja dan berfungsi utama hanya alat transportasi dan kenyamanan kerja pejabat tapi tidak berdampak langsung secara ekonomi pada peningkatan pendapatan masyarakat apalagi persoalan gagal panen, kekeringan, dan krisis pangan para petani, " jelas Tumpak Situmorang.
Menurutnya, pembelian mobil dinas mewah tersebut hanya memiliki nilai guna konsumtif dengan manfaat terbatas bagi masyarakat luas dalam jangka panjang.
"Umur manfaat rata-rata hanya sekitar 5 tahun saja," jelasnya lagi.
Sebaliknya, kata dia, jika anggaran Rp3,1 miliar itu digunakan untuk penanganan kekeringan dan mengatasi gagal panen petani pada tahun 2025, maka dana tersebut dapat dialokasikan untuk pengadaan pompa air dan mesin irigasi, dengan harga satu unit pompa air pertanian sekitar Rp10 juta.
"Dengan Rp 1 miliar akan didapatkan 100 unit pompa yang berpotensi 1 pompa dapat melayani ± 5 hektare lahan sehingga100 pompa dapat mengairi sekitar 500 hektare sawah dan ladang yang terselamatkan," rinci Tumpak Situmorang.
Selain itu, lanjutnya, anggaran Rp3,1 miliar juga dapat dimanfaatkan untuk pengadaan pupuk subsidi maupun non-subsidi bagi petani.
"Harga rata-rata di lapangan
Pupuk NPK/Urea sekitar Rp 3.000/kg, dengan Rp 3,1 miliar maka jumlah pupuk yang bisa dibeli sebanyak 1.033 ton pupuk dan jika 1 petani rata-rata membutuhkan 300 kg per musim tanam maka petani yang terbantu adalah sekitar 3.444 petani per musim tanam," jelasnya kembali.
Dengan anggaran Rp3,1 miliar tersebut, ia menilai pendapatan petani berpotensi meningkat, ketahanan pangan Kabupaten Samosir dapat diperkuat, serta perputaran ekonomi desa dapat berjalan secara berlapis.
"Kesimpulannya pembelian mobil dinas hanya memberikan manfaat terbatas, namun jika dialihkan ke sektor pertanian, dana yang sama mampu membantu ribuan petani menopang ribuan hektare lahan, menggerakkan ekonomi pedesaan secara nyata, dan perbandingan ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran bukan semata soal legalitas, tetapi juga prioritas dan keberpihakan terhadap kepentingan publik, " pungkas Tumpak Situmorang.**(gb-ferndt 01)
