Presiden RI tegaskan langkah pencabutan sejumlah fasilitas anggota DPR
JAKARTA, GREENBERITA.com— Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan langkah pencabutan sejumlah fasilitas anggota DPR akan segera direalisasikan. Keputusan itu, menurutnya, merupakan bagian dari tuntutan rakyat yang harus segera dijawab lembaga legislatif.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Ia menambahkan, arah kebijakan baru ini juga disertai dorongan agar wakil rakyat lebih berpihak pada publik.
"Dan juga para pimpinan DPR dan ketua umum partai juga telah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta pimpinan DPR membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Ia bahkan menekankan perlunya menghadirkan tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok lain untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
"Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa. tokoh yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog," ujarnya.
"Tadi sudah saya sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti, tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI," sambung Prabowo seperti dikutip dari laman presiden RI.
Rapat di Istana Merdeka yang digelar menyusul gelombang kemarahan rakyat itu dihadiri para ketua umum partai politik besar. Hadir Surya Paloh (NasDem), Megawati Soekarnoputri (PDIP), Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Turut hadir pula Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Sekjen PKS Muhammad Kholid, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ketua MPR Ahmad Muzani.
Sementara itu, sejumlah anggota DPR RI telah dinonaktifkan partai masing-masing akibat gelombang kecaman publik atas pernyataan dan tindakan kontroversial mereka.***(Gb-Ferndt01/reel)
