 |
| Photo dokumen Pemkot Siantar |
MEDAN, GREENBERITA.com– Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menjadi sorotan, bukan sekadar seremoni penyerahan, melainkan momen penegasan komitmen transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana daerah. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM menekankan agar setiap kepala daerah memanfaatkan DBH secara optimal demi percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn turut hadir dalam acara penyaluran DBH yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Jumat (08/08/2025). Kegiatan tersebut dihadiri para bupati/wali kota se-Sumut, jajaran Forkopimda, dan sejumlah undangan.
Bobby mengingatkan, pemanfaatan DBH tidak boleh melenceng dari ketentuan yang telah ditetapkan. Ia mendorong setiap daerah memenuhi seluruh indikator penerimaan, menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, dan menjamin bahwa anggaran benar-benar menyentuh masyarakat.
"Saya mengimbau kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara agar DBH ini dikelola secara akuntabel dan transparan, serta digunakan secara optimal dan tepat sasaran dan berdampak langsung untuk kepentingan masyarakat,” sebut Bobby.
Gubernur muda ini juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah bekerja keras mengelola keuangan daerah. Ia berharap dana tersebut menjadi pengungkit untuk menyukseskan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, program prioritas Pemprov Sumut, dan visi pembangunan daerah.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyambut baik pesan tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mengelola DBH sesuai arahan, demi mendorong terwujudnya visi Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.
"Kita juga akan memenuhi ketentuan bantuan DBH yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumut, dan disalurkan secara penuh untuk menggerakkan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Sumut, termasuk Kota Pematangsiantar," sebut Wesly.
Dengan penegasan ini, DBH bukan hanya menjadi alokasi anggaran, tetapi instrumen strategis untuk menjembatani program pusat, provinsi, dan daerah. Tantangannya kini ada pada implementasi: memastikan setiap rupiah bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan.***(Gb-Hardinal05)
