 |
| Rapat persiapan digelar di Kantor Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Pematangsiantar pada Kamis pagi (10/07/2025) |
GREENBERITA.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mengambil langkah cepat menyikapi lonjakan harga beras dengan menggelar pasar murah yang direncanakan berlangsung pada minggu ketiga Juli 2025 di Lapangan Adam Malik. Kebijakan ini sebagai bentuk intervensi terhadap harga bahan pokok yang terus meningkat, terutama beras.
Rapat persiapan digelar di Kantor Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Pematangsiantar pada Kamis pagi (10/07/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi. Hadir dalam rapat sejumlah pihak terkait, seperti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Zainal Siahaan SE MM, Bulog Cabang Pematangsiantar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Diskoperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kominfo, serta Koperasi Rezeki Halal Barokah (RHB).
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Pematangsiantar, Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP, memaparkan bahwa dalam dua pekan terakhir, terjadi “kenaikan harga bahan pokok di dua pasar tradisional di Kota Pematangsiantar, yaitu Pasar Horas dan Pasar Dwikora”. Kenaikan harga beras menjadi sorotan utama dalam laporan tersebut.
Menghadapi kondisi tersebut, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang menegaskan bahwa “Pemko Pematangsiantar akan melakukan intervensi dengan menggelar pasar murah ataupun Gerakan Pangan Murah (GPM), termasuk untuk pengendalian inflasi”.
Diputuskan bahwa pasar murah akan digelar bertepatan dengan penyaluran beras Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). “Penyaluran beras CBP bagi keluarga kurang mampu biasanya dilaksanakan di Kantor Pos. Nah, kita menggelar pasar murah di Lapangan Adam Malik,” jelas Junaedi. Ia juga menambahkan bahwa beras medium yang dijual di pasar murah akan dikemas 5 kilogram dengan harga sesuai pembelian dari Bulog.
Dalam kegiatan ini, disiapkan 800 karung beras untuk didistribusikan ke 8 kecamatan. Namun, pembelian hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum, “kecuali ASN, TNI-Polri, dan pensiunan”.
Sistem pembayaran pun diarahkan menggunakan teknologi digital. “Pembelian sebaiknya menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Selain aman, tidak repot menyediakan uang kembalian, juga mendukung program kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Juga salah satu upaya dalam percepatan akses keuangan daerah dan merupakan indikator akses keuangan daerah yg tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),” tegas Junaedi.
Langkah konkret Pemko ini diharapkan dapat menstabilkan harga beras di pasaran serta membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat inflasi.***(Gb-Andyeb13)
