KoMPas Tuding Pemerintahan VANTAS Rapor Merah, Andar Situmorang: Itu Penilaian Terbalik -->

VIDEO

KoMPas Tuding Pemerintahan VANTAS Rapor Merah, Andar Situmorang: Itu Penilaian Terbalik

ARS
Rabu, 24 November 2021

Direktur GACD Adv. Andar M Situmorang SH

GREENBERITA.com || 
Direktur Eksekutif Government Againts Coruption and Dicrimination (GACD), Adv. Andar M Situmorang SH menyatakan bahwa tudingan dari Ketum DPP KoMPaS yang menyatakan pemerintahan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dan Wakil Bupati Samosir selama 6 bulan pemerintahan mendapatkan rapor merah adalah tidak berdasar dan justru adalah penilaian terbalik.


"Loh, belumlah.., baru aja duduk, masih kuliah dan belum ujian kok sudah dibilang rapor merah," ujar Andar Situmorang.


Dia memberikan nasihat kepada Mantan Bupati Samosir Rapidin Simbolon untuk selektif memberikan pernyataan soal perpolitikan.


"Jangan cari dosa orang lain kalau belum bersih, ayo mari kita dukung bersama pembangunan Samosir" tegas Andar Situmorang.


Advokat yang dikenal kontroversial ini sebaliknya justru menilai pemerintahan bupati sebelumnya lah yang rapor merah.


"Justru sebenarnya pemerintahan Bupati Samosir sebelumnya lah yang rapor merah makanya kalah, pada pilkada lalu," ujar Andar Situmorang.


Terkait renovasi rumah dinas Bupati Samosir, Andar Situmorang merasa itu adalah hal yang wajar diperbaiki.


"Dan soal Bupati Vandiko Gultom yang tinggal di Hotel, hal itu tidaklah Melanggar peraturan ataupun unsur sengaja sebab rumah dinas Bupati Samosir saat ini dalam kondisi Rehabilitasi Karena memang sudah tidak layak Huni," terang Andar Situmorang.


"Tidak ada yang salah, kalau seorang kepala daerah termasuk bupati, tinggal di hotel. Apalagi kalau sifatnya sementara, karena rumah dinas sedang menjalani renovasi dan memang sudah tidak layak untuk di tempati," jelasnya lagi.


Menurutnya yang terpenting roda pemerintahan berjalan terus. 


"Yang parah adalah kalau kepala daerah sibuk mengurusi mau di mana tinggal selama rumah dinas renovasi. Lalu kinerja terlupakan,” kata advokat pengacara kelahiran Sibabiat Urat Samosir ini.


“Saya juga mendengar berita polemik soal ini dan lagi ramai. Tapi kan rumah dinas adalah rumah tua dan memang lagi rehab. Yang saya tahu, itu rumah Zaman Belanda pakai kolong di samping kantor camat dulu. Baguslah kalau ada upaya merenovasi. Dan tentunya selama rumah itu menjalani renovasi, maka wajar lah kalau Bupati tinggal di hotel dulu sementara. Di mana salahnya?” kata pengacara yang berdomisili di Jakarta ini.


“Dan tentunya kita boleh sama-sama mengingatkan, kalau renovasi sudah selesai, maka tempatilah rumah dinas itu,” tegas Andar.


Dirinya mengaku mengapresiasi niat Vandiko Gultom yang mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki rumah dinas yang layak huni sehingga kelak baik untuk pemimpin berikutnya di Samosir. 


"Jadi untuk apa kita ributi ini. Apalagi hanya karena dasar dukung-mendukung dan suka tak suka? Bagaimana pula kalau rumah dinas yang sudah bagus itu nantinya, yang menempati adalah bupati yang lain? Apa pendukung dan non-pendukung ribut lagi? Sudahlah. Kita bahas saja yang lebih bermanfaat,” pungkas Andar.


Ketika hal itu dikonfirmasi Greenberita kepada Sekjen DPP KoMPaS, BMS Situmorang mengatakan adalah wajar bila Andar Situmorang mengatakan hal tersebut.


"Adalah sah-sah saja bila Andar Situmorang mengatakan hal tersebut karena beliau tidak mengikuti aktivitas pemberitaan Pemkab Samosir day to day, wajar karena hanya melihat dari sisi waktu," ujarnya.


Menurutnya, Pemkab Samosir selama dipimpin Bupati Vandiko Gultom dan Wabup Samosir Martua Sitanggang ternyata menghasilkan kebijakan kebijakan yang kontroversi.


"Juga menimbulkan kegaduhan karena tidak mempertimbangkan harmonisasi masyarakat dan dampak negatif dari kebijakan nya," ujar BMS Situmorang.


Terkait pernyataan Andar Situmorang menyatakan justru pemerintahan Rapberjuang lah yang rapor merah sehingga tidak dipilih rakyat pada pilkada yang lalu.


"Kalau Rapberjuang rapor merah, tentu tidak akan mendapatkan penilaian WTP selama 4 tahun berturut-turut," kilahnya lagi.


BMS Situmorang juga mengklaim bahwa selama pemerintahan Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga terbukti tidak ada jejak digital telah terjadi kegaduhan dan pro kontra yang tinggi selama pemerintahannya.


Saksikan video berikut ini:


(GB-ferndt01)

Loading...