Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memimpin Rapat Pimpinan Forum Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Realisasi Anggaran serta Capaian Pelaksanaan PHTC dan PSD seluruh perangkat daerah di Ruang Rapat I Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (22/6/2026).
"Apapun hasil rapat yang sudah kita laksanakan, realisasinya harus benar-benar terlaksana. Jangan cuma di atas kertas realisasinya. Harus ada progres," ujar Bobby.
Dalam rapat tersebut, Bobby meninjau capaian sejumlah OPD yang program kerjanya masuk dalam kategori PHTC dan PSD. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antarperangkat daerah agar program berjalan efektif dan saling mendukung.
Menurut Bobby, sejumlah program memiliki hubungan erat antarsektor. Salah satunya pembangunan irigasi yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian. Karena itu, koordinasi antar-OPD menjadi kunci agar kebutuhan dan target program dapat tercapai.
Selain mengejar percepatan pelaksanaan, Bobby juga meminta setiap program yang sudah berjalan dievaluasi secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut diperlukan agar manfaat program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Bobby mengungkapkan, saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, dirinya masih menemukan bantuan pemerintah yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
Ia mengingatkan perangkat daerah agar memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan program secara maksimal dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan.
Pemprov Sumut saat ini memiliki sejumlah program prioritas yang masuk kategori PHTC, yakni PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis), PROBIS (Program Berobat Gratis), JASKOP/JAGA KOMPER (Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan), CERDAS (Digitalisasi Pelayanan Publik), INSTANSI (Infrastruktur Strategis Terintegrasi), dan PRESTICE (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice).
Untuk program nonfisik, Bobby mendorong perangkat daerah membuat kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
"Misalnya seperti cerdas cermat atau sejenis kegiatan yang bisa meningkatkan SDM. Kegiatannya melibatkan masyarakat juga," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut Surya mengingatkan seluruh OPD bahwa waktu pelaksanaan program tahun anggaran 2026 tersisa sekitar 186 hari kalender kerja. Ia meminta proses pengadaan barang dan jasa segera dituntaskan sesuai jadwal.
"Saya juga ingatkan untuk seluruh OPD segera membuat perencanaan untuk tahun 2027," ucap Surya.
Rapat tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap serta seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.**(Gb-ferndt01)
















