Notification

×

Iklan

Iklan

Sekda Benarkan Mobil Dinas Mewah Bupati Samosir seharga Rp3,1 Miliar, Oloan: Penghinaan bagi Rakyat

15 Jan 2026 | 17:06 WIB Last Updated 2026-01-15T10:06:27Z

Mobil Dinas Mewah Bupati Samosir Rp3,1 Miliar Tuai Sorotan (sumber internet & dokdikominfoks/GB)

GREENBERITA.com- Sorotan publik tertuju pada Pemerintah Kabupaten Samosir menyusul terungkapnya pengadaan mobil dinas mewah untuk Bupati dan Wakil Bupati Samosir dengan nilai anggaran fantastis yang bersumber dari APBD 2025 dan P-APBD 2025.


Informasi pembelian mobil dinas mewah Bupati Samosir saat ini menjadi perbincangan kuat di tengah masyarakat. Sebab, pembelian mobil dinas jenis Toyota Land Cruiser 250 Kakadu dibeli dengan harga yang fantastis sampai Rp3 miliar lebih.


Dilihat dari daftar kendaraan tersebut, mobil dinas mewah itu tercatat seharga Rp3,1 miliar dan oleh banyak kalangan disebut sebagai Prado para Sultan. 


Saat ini mobil tersebut masih berada di Jakarta dan diperkirakan akan tiba di Samosir pada pekan depan.


Informasi tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Samosir Marudut Sitinjak saat dikonfirmasi greenberita, Kamis (15/1/2026), usai rapat awal tahun di Aula Pemkab Samosir.


"Benar, ada pengadaan mobil dinas Bupati Samosir dan Wakil Bupati Samosir pada tahun 2025 lalu," ujar Marudut Sitinjak.


Mobil dinas Wakil Bupati Samosir lebih dahulu dibelanjakan menggunakan APBD Samosir 2025 sebesar Rp800 juta lebih. Sementara mobil dinas Bupati Samosir dibelanjakan melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2025 dengan nilai Rp3,1 miliar. Tercatat kendaraan tersebut merupakan mobil impor built-in langsung dari negara asal ke Indonesia.


"Mobil Bupati Samosir sudah dibelanjakan pada Desember 2025 lalu dan saat ini ada di Jakarta karena kebetulan Pak Bupati ada acara akhir tahun lalu di Jakarta selain karena maraknya bencana banjir di Sumatera, minggu depan sudah dibawa ke Samosir," jelas Marudut Sitinjak.


Data yang dihimpun greenberita menunjukkan bahwa mobil dinas mewah ini merupakan mobil termahal yang pernah dibeli oleh seorang Bupati Samosir sepanjang sejarah pemerintahan Kabupaten Samosir, mulai dari masa Penjabat Bupati Samosir Wilmar Simanjorang, Bupati Samosir 2005–2015 Mangindar Simbolon, hingga Bupati Samosir 2015–2020 Rapidin Simbolon.


Tercatat saat ini hanya dua kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan mobil Toyota Land Cruiser 250 Kakadu, yakni Bupati Toba dan Bupati Samosir. Toyota Land Cruiser 250 Kakadu adalah varian tertinggi dari model Land Cruiser Prado terbaru (seri J250) yang dikenal akan perpaduan kemewahan, kenyamanan, dan kemampuan off-road nya.


Terpisah, Pemerhati Pembangunan Kabupaten Samosir Oloan Simbolon menilai pembelian mobil dinas Bupati Samosir senilai Rp3 miliar lebih sebagai bentuk penghinaan terhadap masyarakat.


"Ini sudah keterlaluan, pada saat masyarakat dalam kondisi sulit dengan gagal panen akibat kemarau panjang tahun lalu, bisa bisanya beli mobil dinas dengan nilai fantastis," ujar Oloan.


Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009–2014 itu juga menilai DPRD Samosir perlu mempertanyakan realisasi anggaran pembelian mobil dinas tersebut.


"DPRD Samosir harus proaktif dan pro rakyat, apa urgensi membeli mobil dinas dengan harga yang fantastis, masih banyak kebutuhan lebih mendesak yang dibutuhkan masyarakat," tegas mantan pimpinan legislatif Samosir itu.


Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan kurangnya kepekaan sosial dari kepala daerah.


"Ketika petani kehilangan hasil, tanah retak oleh panas, dan dapur-dapur rumah tangga bertahan dengan penghematan yang menyakitkan, idealnya Vandiko Gultom hadir dalam wujud empati dan keberpihakan kepada rakyatnya," sebut mantan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara itu.


Oloan Simbolon juga mempertanyakan aspek moral di balik pembelian mobil dinas senilai Rp3,1 miliar tersebut.


"Ini bukan kebutuhan tapi keinginan dan kesenangan seorang pejabat dan jelas menunjukkan jarak antara kekuasaan dan penderitaan, antara kemewahan simbolik dan kesulitan nyata," ujar Oloan.


Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur anggaran, tetapi juga dari kelayakan moral kebijakan yang diambil.


"Anggaran boleh tersedia, prosedur boleh benar, tetapi hati nurani harus dikedepankan, apakah ini waktu yang tepat untuk memamerkan kemakmuran kekuasaan? tanya Oloan dengan keheranan.


Ia menegaskan bahwa di daerah yang bergantung pada sektor pertanian, empati pemimpin menjadi ukuran utama kepercayaan publik.


"Ketika rakyat berjuang untuk bertahan hidup, kemewahan yang berlebihan bukan hanya melukai rasa keadilan, tapi meruntuhkan kepercayaan rakyat," pungkasnya.**(gb-ferndt01)