PAD Wisata Tembus Rp14,1 Miliar, Transparansi Anggaran dan Lama Tinggal Stagnan Jadi Sorotan (19/1-photo Ferdy/gb)
GREENBERITA.com–Kabupaten Samosir mencatat lonjakan signifikan jumlah kunjungan wisata sepanjang tahun 2025 dengan total mencapai 2.439.570 orang. Namun, dari angka tersebut, hanya 976.317 wisatawan yang tercatat mengunjungi objek wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir, sementara sisanya mendatangi destinasi yang dikelola pihak swasta.
Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, Tetty Naibaho, Senin (19/1/2026), di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir.
Ia juga mengungkapkan bahwa lama tinggal wisatawan di Samosir masih stagnan di angka 1,5 hari per wisatawan, sama seperti tahun sebelumnya.
Dari total kunjungan tersebut, sebanyak 1.463.253 orang tercatat mengunjungi objek wisata yang dikelola swasta. Tetty menyebutkan bahwa angka 2,4 juta kunjungan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
"Tapi data 2,4 juta itu masih hanya dari 14 destinasi wisata yang dikelola pemerintah ditambah 4 lokasi wisata yang dikelola swasta, namun sebenarnya masih ada objek wisata swasta yang belum memberikan data kunjungannya, kita tidak tau kenapa namun kita akan mengirimkan surat agar dapat disampaikan data tahun 2025," ujar Tetty Naibaho.
Ia menjelaskan, objek wisata yang dikelola Pemkab Samosir menerapkan tarif retribusi yang berbeda-beda. Waterfront City (WFC) Pangururan dan Menara Pandang Tele masing-masing menetapkan tarif Rp10.000 per orang bagi warga Samosir dan Rp20.000 per orang bagi pengunjung dari luar daerah. Sementara objek wisata Lagundi dikenakan retribusi Rp10.000 per orang.
Adapun objek wisata lainnya seperti Air Terjun Efrata, kawasan wisata Tomok, Paspot, dan objek sejenis dikenakan tarif Rp5.000 per orang.
Berdasarkan data dinas, Menara Pandang Tele menjadi penyumbang kunjungan terbesar di antara objek wisata Pemkab dengan total 454.652 pengunjung sepanjang 2025. Waterfront City Pangururan mencatat 239.373 kunjungan, sedangkan objek wisata Pemkab dengan tarif Rp5.000 per orang secara kumulatif mencatat 282.292 kunjungan.
Tetty menambahkan, kunjungan ke objek wisata yang dikelola pihak swasta tidak dimasukkan dalam perhitungan retribusi daerah karena pengelolaannya dilakukan langsung oleh pihak swasta dengan mekanisme setoran tersendiri kepada dinas terkait.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sektor pariwisata tetap memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
Dari retribusi objek wisata yang dikelola langsung oleh Pemkab Samosir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai Rp14,1 miliar. Namun, Tetty tidak merinci jumlah pengunjung berdasarkan klasifikasi tarif retribusi Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000.
Kondisi tersebut memunculkan sorotan publik terkait transparansi perhitungan PAD pariwisata. Pemerhati Pembangunan Kabupaten Samosir, Oloan Simbolon, menilai seharusnya data kunjungan dan retribusi dipublikasikan secara utuh dan terbuka.
Menurut Oloan, keterbukaan data merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah. Ia menegaskan, publik berhak mengetahui dasar perhitungan PAD pariwisata yang mencapai Rp14,1 miliar.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa pemaparan rinci jumlah pengunjung di setiap kategori tarif retribusi, potensi polemik akan terus muncul di tengah masyarakat.
Transparansi, menurutnya, bukan sekadar formalitas administrasi.
“Ketika PAD pariwisata disebut mencapai Rp14,1 miliar, maka pemerintah wajib membuka secara detail bagaimana angka itu dihitung. Transparansi adalah fondasi utama agar publik percaya bahwa sektor pariwisata benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat,” tegas Oloan Simbolon.
Senada, Pemerhati Pariwisata Samosir Osner Tamba mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang harus segera diperbaiki dengan lama tinggal yang masih mandek di angka 1,5 hari per wisatawan.
"Ini sebuah fenomena yang unik dengan kunjungan 2,4 juta tapi lama tinggal hanya 1,5 hari per wisatawan, berarti ada ketidaknyamanan wisatawan untuk tinggal lebih lama, ini harus segera dicarikan apa persoalan dan solusi untuk itu," tegas Osner Tamba.**(gb-ferndt01)
