 |
| DTW Pallombuan dan Pertanian Jadi Sorotan PDI-Perjuangan (photo dokumen kominfosamosir/gb) |
SAMOSIR,GREENBERITA.com– Fraksi Partai PDI-Perjuangan DPRD Samosir kembali menyoroti kinerja Bupati Samosir yang dinilai masih jauh dari harapan publik dan kurang fokus fokus pada pembangunan Samosir. Kritik tajam itu diarahkan pada sektor pariwisata, pertanian-perikanan, kesehatan, pendidikan hingga tata kelola dan transparansi pemerintahan.
Hal tersebut tercuat dalam pendapat akhir Fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan Anggota DPRD Samosir Gimbet Situmorang atas ranperda tentang perubahan APBD (R-APBD) Kabupaten Samosir anggaran 2025 pada Selasa, 9 September 2025 di Aula Rapat Paripurna DPRD Samosir.
Setelah mencermati dokumen R-APBD 2025, Fraksi PDI-Perjuangan menilai pariwisata Samosir masih dikelola dengan pola lama: fokus pada pembangunan fisik, namun abai terhadap peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, promosi, dan perawatan destinasi.
"Contoh DTW yang kurang pengawasan dan pengelolaan adalah Pantai Pallombuan di Kecamatan Palipi, sebuah objek wisata baru hasil pembenahan Pemerintah namun disayangkan fasilitas yang ada sudah mengalami kerusakan meskipun belum digunakan," ujar Gimbet Situmorang.
Kritik itu memperlihatkan lemahnya perencanaan serta minimnya pengawasan dari Dinas Pariwisata.
"Kami menegaskan bahwa Dinas Pariwisata harus segera bertindak, lakukan perbaikan, siapkan pengelolaan yang professional serta jalankan strategi promosi terarah, karena kita tidak boleh membiarkan uang negara yang sudah diinvestasikan jadi sia-sia," tegas Gimbet.
Tak berhenti di sektor pariwisata, sorotan juga diarahkan pada pertanian dan perikanan. PDI-Perjuangan menilai sektor ini semestinya menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, alokasi anggaran justru belum berpihak secara maksimal pada petani dan nelayan.
"Pada sektor Pertanian dan Perikanan, Fraksi PDI-Perjuangan meminta agar alokasi anggaran diarahkan pada subsidi pupuk dan bibit yang tepat sasaran, hilirisasi hasil Pertanian serta skema kredit usaha yang meringankan petani dan nelayan," tegas Gimbet.
Ia juga menekankan pentingnya penataan lahan. "Terkait area penggunaan lain (APL), agar optimalisasi difokuskan pada pemetaan dan zonasi lahan produktif, intensifikasi dan diversifikasi usaha tani serta hindari konflik antar masyarakat dalam mengelola dan melakukan aktifitas Pertanian di wilayahnya," pinta Gimbet.
Bagi PDIP, bantuan pemerintah di sektor pertanian seharusnya tidak menimbulkan ketergantungan. "Fraksi PDI-Perjuangan mengingatkan bahwa setiap penerima bantuan di bidang Pertanian harus tepat sasaran sehingga menciptakan masyarakat Mandiri dan tidak bergantung pada bantuan terus menerus," katanya.
Pada sektor kesehatan dan pendidikan, kesenjangan fasilitas antar kecamatan masih menjadi masalah klasik yang belum teratasi.
"Bupati perlu melakukan pemerataan tenaga kesehatan dan pendidik serta peningkatan kualitas sarana prasarana dasar di bidang kesehatan dan pendidikan," ujar Gimbet Situmorang.
Ia juga menegaskan perlunya peningkatan mutu pendidikan di Samosir. "Penempatan tenaga Pendidik perlu dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi serta domisili guru," tambahnya.
Di sektor tata kelola dan transparansi, PDI-Perjuangan menilai pemerintah daerah masih lemah dalam perencanaan anggaran. Program cenderung diulang dari tahun ke tahun tanpa indikator yang jelas.
"Transparansi pengelolaan anggaran perlu diperkuat dengan publikasi APBD secara terbuka melalui media resmi Pemerintah Daerah," pungkas Gimbet.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Samosir telah mengesahkan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Rabu (9/9/2025). Penetapan dilakukan lewat penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dengan Ketua DPRD Nasip Simbolon, Wakil Ketua I DPRD Samosir Valdo Simbolon dan Wakil Ketua II, Sarhockel Tamba.
Dengan perubahan tersebut, APBD Samosir yang semula Rp844,07 miliar turun menjadi Rp830,40 miliar atau berkurang sekitar Rp13,6 miliar.***(Gb-Ferndt01)
