 |
| Para Pimpinan Gereja yg tergabung dlm PGI & Keuskupan Agung serukan Penutupan TPL (photo greenberita/mare) |
GREENBERITA.com - Para Pimpinan Gereja di Sumatera Utara dibawah naungan PGI, Keuskupan Agung Medan, Akademisi aktivis lingkungan hidup serta mahasiswa menggelar pertemuan di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Rabu (14/05/2025).
Pertemuan tersebut digelar dengan topik "Penguatan Peran Gereja Dalam Keutuhan Ciptaan dan Keadilan Sosial di Tano Batak."
Dalam pertemuan tersebut PGI, Keuskupan Agung Medan, Akademisi aktivis lingkungan hidup serta mahasiswa, menyampaikan keprihatinannya atas kerusakan ekologis dan kerusakan sosial yang tidak bisa lagi ditoleransi atas keberadaan PT. TPL (Toba Pulp Lestari).
Dalam pernyataan PGI dan tokoh-tokoh Agama yang dibacakan oleh Pdt. Etika Saragih sekretaris eksekutif PGI bidang keadilan dan perdamaian meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjamin kepastian hukum dalam hal hasil audit terhadap PT.TPL tahun 2021 yang seharusnya berujung pada penegakan hukum pidana, pembekuan izin lingkungan dan atau pencabutan izin pengelolaan lingkungan.
"Mengharapkan Menteri Kehutanan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku perusak hutan dalam hal ini PT.TPL dan meningkatkan kemampuan dan koordinasi kepada penegak hukum dan pihak pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan," ucapnya
Pdt. Etika Saragih juga mengharapkan Kapolri dan Jaksa Agung penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Pencegahan pengerusakan hutan terhadap PT. TPL.
Selain itu pihak PGI Sumut, Keuskupan Agung Medan, Akademisi dan para aktivis Lingkungan Hidup mengingatkan PT.TPL yang diberikan izin mengelola 167.912 hektar Hutan Tanaman Industri (HTI) di Sumatera Utara dan jika terbukti secara hukum atas kejahatannya dan tidak melaksanakan kewajiban pihak PT. TPL wajib patuh dan bertanggungjawab.
"PGI juga mendukung gereja-gereja yang mendampingi masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan, kekerasan dan kriminalisasi," ungkap Pdt Etika Saragih.
Ditambahnya PGI juga akan memberikan perlindungan hukum dengan pendampingan yang akan disediakan oleh pihak gereja atau Sinode serta PGI.
Selain itu, pihak PGI juga berencana akan menemui Presiden Prabowo guna membahas keberadaan PT. TPL.
Ketua PGI yang juga Ephorus HKBP Pematangsiantar, Pdt Victor Tinambunan menyampaikan bahwa apa yang persekutuan gereja-gereja di Indonesia khususnya Sumatera Utara lakukan ini adalah bentuk panggilan iman dan hati nurani, bukan kepentingan pribadi maupun gereja.
"Ini untuk kebaikan kita bersama, ketulusan untuk kita yang hidup sekarang dan masa depan anak-anak kita nanti," kata Ephorus didampingi sejumlah pimpinan gereja, akademisi dan organisasi kepemudaan Kristen.
Ephorus Victor juga menyampaikan bahwa langkah yang gereja lakukan saat ini justru bagian dari program asta cita Presiden Prabowo. Oleh sebab itu, hasil kesimpulan ini akan dibawa untuk disampaikan ke Presiden dengan tujuan
"Presiden kita perduli dengan masyarakat. Dalam asta cita itu, sedikitnya ada dua yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Asta Cita nomor dua ada ekonomi hijau yang artinya di mana kegiatan usaha harus berwawasan lingkungan hidup," kata Ephorus.
"Kemudian pada poin kedelapan Asta Cita Presiden, ada langkah bagaimana kita menghargai lingkungan hidup, kelestarian, kesejahteraan masyarakat, dan menghargai budaya. Oleh karena itu PGI bersyukur punya Presiden yang berwawasan kelestarian alam," kata Ephorus.
Ephorus yakin apa yang dirindukan PGI ini akan dimudahkan oleh Tuhan untuk mewujudkan langkah mereka bertemu dengan Presiden Prabowo dan menyampaikan keluhan yang selama ini bertahun-tahun masyarakat alami.
Dalam pertemuan ini, turut hadir perwakilan pimpinan gereja seperti HKBP, GKPS, GKPI, GBKP, HKI, HKIP, GKI, Persatuan Intelektual Kristen, dan perwakilan Uskup Agung Medan yang merupakan anggota Wali Gereja Indonesia dan Akademisi Rektor UN HKBP Nommensen.***
(Gb-Ferndt01)
