 |
| Martua Sitanggang dari pasangan VANTAS nomor urut 2 serta Marhuale Simbolon dari pasangan MARGUNA nomor urut 1 Hadir pada Acara Serikat Tani Kabupaten Samosir (SKTS) dan Komunitas Masyarakat Adat |
Namun hanya dua perwakilan pasangan calon yang hadir yaitu Martua Sitanggang dari pasangan VANTAS dengan nomor urut 2 serta Marhuale Simbolon dari pasangan MARGUNA dengan nomor urut 1.
Perayaan ini dihadiri oleh 16 kelompok Serikat Tani Kabupaten Samosir yang terdiri oleh 716 orang anggota dan tersebar di 5 kecamatan yang ada di kabupaten Samosir, serta Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Bawaslu, KPU Samosir, Akademisi Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan Dr. Dimpos Manalu dan media.
Ketika dikonfirmasi greenberita, Ketua Serikat Tani Kabupaten Samosir Esbon Siringoringo menjelaskan garis besar peringatan Hari Tani Nasional (HTN)
“Kita menyayangkan ketidakhadiran seluruh paslon yang telah kita undang, padahal peringatan hari tani nasional ini dalam rangka memperingati hari lahirnya UU pokok Agraria yang sifatnya mendukung masyarakat petani yang adalah mayoritas di Samosir,” ujar Esbon
Menurut Esbon Siringoringo, kesejahteraan petani di Kabupaten Samosir masih jauh dari harapan yang ada saat ini..
“Setelah kami lihat mungkin sekitar 20 tahunan, kesejahteraan petani di kabupaten Samosir masih jauh dari harapan,” tegas ketua STKS
Ketua STKS juga menjelaskan tujuan dibuatnya penandatanganan fakta integritas kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir
“Pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, mereka itu hanya mengatakan mendukung petani, makanya kita buat pakta integritas untuk memenuhi janjinya, nantinya Serikat Tani Kabupaten Samosir akan menagih janjinya pada saat terpilih nanti, agar tidak terulang seperti sebelumnya hanya sekedar janji,” tutur Esbon
Terpisah, Dr.Dimpos Manalu selaku Dosen di Universitas HKBP Nommensen yang hadir sebagai narasumber bidang politik mengatakan apa yang disampaikan oleh para calon Bupati Samosir cukup relevan.
“Apa yang mereka sampaikan cukup relevan, isu pertanian sebagai isu pokok, keduanya menekankan pentingnya pertanian sebagai lokomotif pembangunan di Samosir, saya sepakat dengan itu. Hanya saja tidak cukup hanya dengan pertanian tapi Samosir perlu dikembangkan pariwisata yang bisa dikaitkan dengan pertanian, agrowisata misalnya,” ujar Dimpos Manalu
Menurut Dimpos, para petani layak mendapat respon dari pemerintah daerah, dan mendesakkan kepentingan petani.
“Sejauh mana mereka mendapat respon dari pemerintah daerah, dan bagaimana mereka mampu mendesakkan kepentingan maupun hak-hak mereka,” jelas Dimpos.
Masih menurut Dimpos, petani di Samosir perlu melihat track record dari ketiga pasangan calon terkait keberpihakan terhadap petani.
“Yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat adalah yang pertama perlu menyedari bahawa hak-hak petani itu akan bisa dipenuhi jikalau petani gigih memperjuangkan haknya, kedua dalam konteks pilkada di Samosir saya kira petani perlu melihat trak record dari ketiga pasangan calon siapakah di antara ketiga pasangan calon yang betul-betul punya trak record dan juga keberpihakan kepada petani,” ucap Dimpos
Delima Silalahi direktur KSPPM menjelaskan alasan perayaan Hari Tani Nasional tahun ini dirayakan di Lintong Nihuta karena di tempat ini ada kelompok tani yang menjadi anggota sejak tahun 1996.
“Lintong Nihuta sebagai salah satu anggota yaitu kelompok tani harapan maju. Dan juga mengingat kelompok ini sudah ada sejak tahun 1996, dan mereka sudah memiliki unit usaha yang maju. Mereka berhasil mengatasi akses modal, dimana seharusnya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan akses modal kepada petani, tetapi petani di kelompok tani harapan maju berhasil mendapatkan modal dari ,mereka sendiri,” jelas Delima
Direktur Program KSPPM ini berharap kepada calon Bupati Samosir, jika terpilih nanti agar menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh STKS dan Masyarakat Adat.
“Harapan kami, tadikan ada menandatangani komitmen mereka akan menindaklanjuti dan bahkan menjadikan aspirasi tadi dalam rencana program pembangunan Ketika mereka terpilih. Tentu harapan kami siapapun yang akan terpilih nanti, aspirasi-aspirasi itu akan dilakukan," harap Delima Silalahi.
Menurutnya, Hari Tani ini KSPPM dan STKS mengingatkan kembali perlunya kebijakan pembangunan yang berpihak kepada petani dan masyarakat adat, yang kedua wujudkan reforma agraria sejati, kembalikan wilayah adat kepada masyarakat adat, ketiga mari kita tolak RUU cipta lapangan kerja, karena itu merugikan, masyarakat adat , petani, nelayan, buruh, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, dan juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan.
Adapun isi dari pernyataan sikap yang dibuat oleh Serikat Tani Kabupaten Samosir (STKS) dan Komunitas Masyarakat Adat menyatakan sikap dalam perayaan Hari Tani Nasional tahun 2020 yaitu,
1. Wujudkan reforma agraria sejati sebagaimana diamanatkan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Terbitkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
3. Terbitkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
4. Libatkan STKS dalam penyusunan Perda, RPJMD, APBD, dan kebijakan yang menyangkut kehidupan petani.
5. Tingkatkan Pembangunan infrastruktur jalan, sarana air bersih, dan sanitasi yang merata di seluruh desa
6. Setiap program pembangunan harus memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender, termasuk meningkatkan kualitas SDM Perempuan di pedesaan, upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan upaya pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan hukum bagi korban.
7. Tingkatkan fasilitas pendidikan dan kualitas SDM murid dan guru yang merata di semua desa. Sediakan akses bagi anak-anak sekolah untuk bisa tetap belajar online di masa pandemic covid 19, dengan penyediaan internet desa.
8. Berikan beasiswa bagi anak-anak petani untuk jenjang SD, SMP, SMA, PTN & PTS.
9. Tingkatkan fasilitas dan infrastruktur pendukung dalam bidang Kesehatan di semua desa. Khusus di masa Pandemic Covid 19, pemerintah harus menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan yang aman dan memadai di tingkat desa.
10. Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja yang tidak berpihak kepada petani,
masyarakat adat, buruh, nelayan, kelompok rentan lainnya dan juga kelestarian lingkungan.
11. Hentikan diskriminasi terhadap organisasi petani atau serikat petani yang tidak memiliki badan hukum. *** (gb-elim09)
