Pilkada 2020: Pemilihan Narasi Tentukan Kemenangan Kandidat Milenial

VIDEO

Pilkada 2020: Pemilihan Narasi Tentukan Kemenangan Kandidat Milenial

Green Berita
Jumat, 07 Februari 2020

Oleh: Iman Firmansyah
GREENBERITA.com-Setelah pada Pemilu 2019 para kandidat berebut suara milenial, kini pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 giliran para milenial ramai-ramai turun gelanggang menjadi kandidat.
Generasi milenial memang dianggap sebagai generasi penentu karena tengah memasuki masa-masa produktif, maka tak heran munculnya generasi ini sebagai pemimpin akhirnya jadi tren baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya di dunia.
Di Indonesia, tren itu bisa dilihat dari munculnya nama-nama seperti Bobby Nasution (Medan), Vandico Timotius Gultom (Samosir), Gibran Rakabuming Raka (Solo), Donny M. Siradj (Sumenep), dan Shintia Rumumpe (Minahasa Utara) yang digadang-gadang akan mewakili generasi milenial maju di pilkada yang akan digelar pada 23 September 2020 itu.
Pendiri sekaligus CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali yakin kandidat milenial memiliki peluang yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi di Pilkada 2020. “Kenapa demikian? Karena memang dari sisi pemilih, mayoritas berasal dari generasi milenial,” katanya kepada edisikhusus.id saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (23/1).
Milenial adalah kohor demografis yang ditabalkan pada mereka yang lahir pada 1980-2000. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog William Strauss dan konsultan pemasaran Neil Howe dalam buku Generations: The History of America Future, 1584 to 2069 (1991) dan Millenials Rising: The Next Grat Generation (2000).
Merujuk pada perhitungan Alvara Research Center yang berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 saja penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau memiliki hak pilih berjumlah 191 juta jiwa. Dari jumlah itu, 85,4 juta jiwa atau 44,6 persen di antaranya berusia 17-36 tahun. Jumlah yang disebut terakhir inilah yang termasuk kategori pemilih muda (gabungan Generasi Z dan milenial).
Hasanuddin Ali
Memang, menurut Hasanuddin, tidak ada jaminan pemilih milenial secara otomatis akan memilih kandidat milenial. Namun, ia melihat, ada kecenderungan pemilih milenial akan memilih kandidat yang secara umur tidak terlalu berbeda dengan mereka. Dengan demikian, mereka merasa ada kedekatan persamaan ide, secara psikologis tidak terlalu jauh, dan secara nilai-nilai juga hampir sama.
“Karena menurut mereka, yang mengerti milenial ya hanya milenial. Kalau ada kandidat yang terlalu tua, bagi mereka itu, terlalu jauh, gak kekinian. Jadi, mereka cenderung akan memilih kandidat yang secara umur tidak jauh dengan umur mereka,” terangnya.
Tantangan Kandidat Milenial
Besarnya peluang kemenangan kandidat milenial tak akan ada artinya bila tak diiringi kemampuan menjawab tantangan.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebutkan, tantangan yang dihadapi kandidat milenial di Pilkada 2020 adalah bagaimana merumuskan narasi kampanye dan janji politik yang tepat bagi para pemilih. Menurutnya, narasi itu harus dapat diterima semua rentang usia, kelas ekonomi, agama, maupun stratifikasi sosial. “Tapi isunya harus konkret,” katanya.
Hendri Satrio
Menurut Hendri, sosok seperti Emil Dardak, Ridwan Kamil, Bima Arya, dan Taz Yazin adalah contoh pemimpin muda yang berhasil membawa nuansa populis anak muda, namun tetap dapat diterima oleh rentang usia di atasnya. “Menjadi populis adalah kunci. Mereka adalah pendulang suara pertama dan sukses,” ia menambahkan.
Selain itu, pendiri lembaga survei Kedai Kopi tersebut juga mengingatkan, narasi-narasi seperti Revolusi Industri 4.0 agar tidak digunakan sebagai narasi kampanye utama. Karena menurutnya, narasi semacam itu bias kelas-menengah-atas dan urban. “Narasi yang biasanya dilekatkan pada milenial selama-ini itu, hanya mitos belaka. Seolah-olah milenial itu selalu melek teknologi, berada di perkotaan atau urban, ada di kelas sosial menengah atas, suka nongkrong ngopi di kafe. Padahal milenial, apabila kita merujuk pada rentang usia, itu tidak satu warna, tidak monokrom,” katanya.
Ia menilai, persoalan mayoritas milenial hari ini adalah ekonomi, kesulitan untuk mengkredit rumah, dan sebagainya. Isu-isu seperti inilah yang menurutnya lebih konkret. Sambil mengutip data BPS yang dibacanya lewat laporan The Jakarta Post baru-baru ini, Hendri mencatat, secara profesi 20 persen milenial adalah pekerja kerah biru atau buruh, 25 persen lainnya bekerja di sektor jasa, sedangkan yang benar-benar menjadi profesional hanya 7 persen dari total milenial.
Senada dengan itu, Hasanuddin mengungkapkan, untuk urusan ekonomi, anak-anak milenial adalah generasi yang sedang berjuang. Dalam arti, di satu sisi pendapatan mereka masih kurang, sementara pengeluarannya sudah banyak, seperti bayar cicilan, liburan, dan segala macam pengeluaran lainnya.
“Maka, menurut saya, kandidat-kandidat ini harus memberikan solusi kepada anak-anak milenial, terutama terkait masalah ekonomi. Misalkan, terkait kemudahan bekerja, kemudahan berwirausaha. Terus yang kedua soal pendidikan,” kata Hasanuddin.
Jadi, menurut Hasanuddin, kandidat milenial harus bisa menangkal anggapan yang mengatakan pendidikan tidak berkorelasi dengan dunia kerja. Sebaliknya, kandidat milenial harus memberikan jaminan bahwa pendidikan akan mengantarkan generasi milenial pada dunia kerja.
Modal Kandidat Milenial
Dalam politik, kata Hasanuddin, ada tiga modal yang harus dimiliki kandidat, yakni modal intelektual, modal finansial, dan modal sosial. “Nah, saya kira kalau dari sisi intelektual, milenial oke, karena hampir semua pendidikan sudah bagus. Dari sisi modal finansial, ini tergantung juga, kalau anaknya bupati atau gubernur, anaknya pengusaha, ya beres. Tapi kalau tidak, ya jadi persoalan. Menurut saya yang nomor tiga ini yang agak susah, yaitu modal sosial,” ungkapnya.
Modal sosial ini, lanjutnya, biasanya dimiliki oleh mereka yang meniti karier dari bawah, seperti aktivis atau kader organisasi kampus. “Karena mereka sudah membangun jaringan,” kata Hasanuddin. Sementara kandidat selain itu perlu memperkuat jaringan yang menjangkau sampai ke pemilih.
“Tidak cukup hanya berjejaring di tataran elite, di tataran stakeholder pemegang kekuasaan, tapi juga jejaring yang sampai ke level pemilih. Karena bagaimanapun yang menentukan dia terpilih atau tidak, kan pemilih. Kalau kita lihat milenial yang sudah berjejaring dari bawah, dari kaderisasi, dari organisasi aktivis, dia sudah melakukan itu,” imbuhnya.
Modal sosial bisa diartikan sebagai modal yang dimiliki antar relasi individual berdasar atas adanya kepercayaan dan sistem kebersamaan. Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Yudo A. Mahendro, dalam artikelnya “Tindakan Sosial Ekonomi dalam Persepektif New International Sociology” yang dimuat JISPO VOL. 6 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2016, mengungkapkan penelitian Vedi R, Hadiz yang menemukan bahwa adanya pemilihan langsung pemerintahan lokal sebagai konsekuensi desentralisasi menyebabkan perkumpulan sosial juga dijadikan alat politik untuk mendapatkan kekuasaan.
Berdasarkan penelitan tersebut, Yudo mengutip, Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) seperti HMI, GMNI, KNPI, Pemuda Pancasila, dan masih banyak lagi, ternyata terlibat dalam pilkada di Jawa Timur dan Sumatra Utara. Bahkan, REI, HIPPI, HIMPI, NU, yang notabene merupakan organisasi profesi dan masa juga terlibat dalam pertarungan pilkada tersebut.
Sementara, Hendri berpendapat, modal penting yang harus dimiliki kandidat milenial adalah determinasi dan narasi yang relevan bagi masyarakat di mana milenial masuk di dalamnya. Determinasi di sini, jelasnya, adalah perihal keseriusan dalam hal memahami narasi politik yang mereka bawa sendiri, sehingga mereka bisa menyampaikannya ke masyarakat.
“Mereka harus punya visi, punya program, yang walaupun rumit, tetap harus dapat dijelaskan dengan lugas dan kemudian diimplementasikan. Self-branding dalam teori pemasaran politik juga menjadi kunci utama. Kita bisa melihat, Ridwan Kamil sukses memanfaatkannya, tentu dengan pro-kontra di dalamnya. Begitu pun dengan beberapa politisi muda lain,” kata Hendri.
Apabila modal itu sudah dimiliki, Hendri menilai, persoalan sulitnya mendapat rekomendasi dukungan partai politik akan mudah diselesaikan. “Sederhana saja sebenarnya, apabila kandidat milenial itu berhasil mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat, tentu partai politik akan melirik. Partai politik di mana pun ingin menang,” katanya.
Walau begitu, Hendri menduga tetap akan ada lobby-lobby politik di dalam proses negosiasinya. Ia menilai ini sebagai hal yang wajar karena merupakan proses pendewasaan bagi kandidat milenial.
“Apabila mereka bisa melewatinya, maka mereka seperti telah melewati ujian. Kalau lolos, kita akan mendapatkan politisi muda yang mumpuni,” terang Hendri.
Strategi Mendulang Suara
Persoalan tak berhenti sampai di situ. Masih ada satu tantangan lain yang harus dihadapi kandidat milenial, yakni bagaimana mendorong agar pemilih milenial dan pemilih muda lainnya mau datang ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan haknya. Pasalnya, para pemilih muda tersebut terkenal dengan atribut antipolitiknya.
Hendri sendiri tidak setuju bahwa atribusi milenial melekat dengan antipolitik. “Di Amerika mereka punya nama seperti Alexandra Ocasio Cortez, Ilham Omar, dan lain-lain. Di Hong Kong, poros politik perlawanan dikendalikan oleh kaum muda, dipimpin oleh Joshua Wong. Ada Sebastian Kurz yang menjadi kanselir Austria sebelum [usia] 35. Milenial misalnya mendukung politisi yang juga sesama milenial,” katanya.
Oleh karena itu, untuk mendorong pemilih milenial menggunakan hak suaranya, kandidat harus menggunakan strategi. Hendri mengungkapkan, strategi paling konkret yang dapat dibawa oleh politisi muda adalah dengan membawa isu-isu yang konkret bagi milenial. Menurutnya, generasi milenial bisa bergerak apabila isunya relevan untuk mereka.
Generasi milenial memang terlahir di era yang sudah ada televisi berwarna, telepon genggam, hingga internet. Generasi ini dianggap lebih melek teknologi dibanding generasi sebelumnya, lebih berpendidikan, dan terbuka pada perubahan. Dalam pilihan politik, generasi ini juga dinilai lebih rasional, bahkan cenderung apolitis.
Hasanuddin berpendapat, generasi milenial cenderung cuek terhadap politik. Karakteristik milenial sangat resisten terhadap isu-isu politik. Oleh sebab itu, ia menilai akan berat bagi kandidat milenial mendorong pemilih milenial menggunakan hak suaranya. Untuk mengajak mereka memilih, Hasanuddin menyarankan kandidat milenial agar mendekatkan diri lewat kegiatan-kegiatan yang disukai generasi milenial. Ia menganggap kaum milenial sangat suka dengan agenda-agenda sosial.
“Maka yang penting bagi kandidat adalah, ketika dia mendekati milenial, tinggalkanlah simbol-simbol politik. Hadirlah dia sebagai seorang figur, sebagai seorang tokoh, sebagai kandidat yang berdiri sendiri. Simbol-simbol politiknya tidak terlalu kelihatan. Nah, itu mungkin akan lebih diterima oleh generasi milenial,” jelas Hasanuddin.
Kemudian, lanjutnya, yang juga penting bagi kandidat adalah jangan sampai dimusuhi oleh milenial sendiri. Karena, jika ada sentimen negatif, itu akan berbahaya bagi kandidat mengingat kemungkinan penyebarannya akan sangat cepat. Sebab itu, penting bagi kandidat untuk berteman dengan generasi milenial. Dengan demikian sentimen positif bisa diraih atau paling tidak sentimen netral.
Setelah berteman dan bergaul dengan generasi milenial, Hasanuddin menambahkan, saat mendekati hari H pemilihan, kandidat dapat pelan-pelan melakukan kampanye untuk mendorong generasi milenial datang ke TPS.
“Kemudian, apakah milenial itu memilih? Itu tergantung memang pada bagaimana kandidat itu engagement dengan generasi milenial. Kalau dia berhasil memikat dengan program yang bagus, menyentuh hati milenial, maka mereka akan datang memilih,” ungkap Hasanuddin.
Menurut Hasanuddin, cara lain yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada generasi milenial adalah dengan memanfaatkan internet, terutama media sosial. Ia yakin, pada pilkada nanti, kampanye menggunakan medsos akan tinggi intensitasnya.
Hasanuddin mencatat, sebelum Pemilu 2019, penggunaan Twitter di Indonesia sangat rendah. “Mungkin di bawah 20 persen,” katanya. Namun setelah Pemilu 2019, dengan intensitas politik yang tinggi, penggunaan Twitter di Indonesia naik jadi sekitar 55 persen.
“Itu menandakan bahwa memang ada kesadaran dari para kandidat untuk mendekatkan diri kepada anak-anak milenial harus menggunakan media sosial, sebagai salah satu media kampanye yang efektif untuk menjangkau anak-anak milenial,” katanya.
Namun demikian, Hasanuddin mengingatkan, hal itu tidak dapat dilakukan merata di setiap daerah, mengingat adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap daerah. Menurutnya, kampanye menggunakan medsos mungkin akan efektif bila dilakukan di perkotaan. Di daerah-daerah yang minim jaringan internet, jelasnya, cara-cara lama seperti pertemuan-temuan tatap muka, pasang billboard, atau penggunaan spanduk, masih jauh lebih efektif.
Hasanuddin membagi tipologi milenial ke dalam lima segmen, yaitu Anti-Millennial, Nerd-Millennial, Alay-Millennial, True-Millennial, dan Mass-Millennial. Kelima segmen itu dibagi berdasarkan indikator seberapa kuat generasi milenial memiliki ide dan gagasan yang out of the box serta berani mengomunikasikannya dan indikator yang menunjukkan seberapa kuat ketergantungan generasi milenial dengan internet dan sosial media.
Anti-Millennial
Mereka yang secara fisik dan umur masuk kategori milenial, tapi perilaku dan karakternya lebih cocok masuk generasi sebelum milenial. Mereka kurang gaul dan tingkat konsumsi internetnya sangat rendah.
Nerd-Millennial
Mereka adalah milenial yang hidup dalam dunia sendiri. Mereka kreatif tapi kurang gaul, mereka adalah orang yang independen, dan cenderung “semau gue”. Konsumsi internet mereka juga relatif rendah.
Alay-Millennial
Mereka sangat aktif di sosial media. Mereka rajin membagikan postingan, mungkin bahkan postingan yang mereka belum paham 100 persen isinya.
Dari kelima segmen tersebut, Hasanuddin menilai, untuk dapat mendulang suara milenial, kandidat harus merangkul setidaknya tiga segmen, di mana True-Millennial menduduki peran paling utama sebagai penentu.
“Karena orangnya pintar dan connected juga. Biasanya mereka ini trendsetter yang berpengaruh besar terhadap Mass-Millennial. Jadi, kalau trendsetter-nya bilang A, milih A gitu, mass-nya ikut,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Hasanuddin, penentu kedua adalah Alay-Millennial, karena punya potensi menjadi buzzer. “Karena dia memiliki koneksi berjejaring dengan sosial media lebih banyak, apa saja bisa di-share. Nah, kalau tipologi dalam politik, tukang share itu kan penting untuk memasarkan kandidat dan ide-idenya.”Setelah itu, ia menambahkan, baru disusul oleh mass-millennial, karena jumlahnya yang banyak.
Namun demikian, sambil mengakui besarnya peluang keterpilihan kandidat milenial, Hendri Satrio mengingatkan, tren kemunculan pemimpin milenial sangat rentan berbalik arah. Tingkat kepuasan masyarakat kepada pemimpin muda yang terpilih pada pilkada sebelumnya atau kepada tokoh-tokoh muda yang mulai ditarik ke lingkaran Istana dari staf khusus presiden hingga menteri, menjadi kunci keberlangsungan tren tersebut.
“Puas di sini dalam artian, apakah milenial tersebut dapat ikut berkontribusi, entah dalam pengambilan kebijakan atau hal lain terhadap milenial dalam berbagai kelas sosial di luar sana. Kalau tingkat kepuasannya tinggi, maka preseden baik akan melekat pada milenial yang turun gelanggang. Tetapi, sebaliknya, apabila kepuasannya rendah, dan muncul image-image buruk terhadap politisi muda tersebut, bisa sangat mungkin tren tersebut akan berbalik dalam waktu singkat,” katanya. ***
(Dikutip dari edisikhusus.id; Editor: Dadi Krismatono)

Loading...