Kaum Milenial Siantar Diminta Ikut Sukseskan Pilkada 2020

VIDEO

Kaum Milenial Siantar Diminta Ikut Sukseskan Pilkada 2020

Senin, 25 November 2019

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar (baju biru) dan Komisionar KPU Ilham Saputra saat menerima cinderamata dari Ketua Panitia Dies Natalis.
PEMATANGSIANTAR, GREENBERITA.com || Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyampaikan pentingnya partisipasi kaum milenial dan perguruan tinggi mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang telah memasuki masa tahapan peyelenggaraan.

"Tahapan penyelenggaraan sudah dimulai pada hari ini. Karenanya kita sampaikan pentingnya partisipasi kaum milenial mewujudkan pemimpin yang berkualitas lewat Pilkada serentak 2020," ungkap Ilham, saat menghadiri diskusi publik rangkaian Dies Natalis ke-II Universitas HKBP Nomensen Pematangsiantar, Sabtu 23 November 2019.



Ilham mengatakan, berbagai kelemahan Pilkada langsung dapat diatasi dengan keterlibatan kaum milenial terutama mahasiswa.

"Pilkada pertama kali dibuat secara langsung yang dilaksanakan KPU pada tahun 2004, kemudian digantikan pada 2015 sesuai UU 1 dan 8 tahun 2015, yang terakhir UU 10 tahun 2016. Total jumlah daerah yang melakukan Pilkada 2020 ada 270, jika di Sumut 23 kota dan kabupaten yang telah memasuki tahapan pilkada," papar Ilham.

Menurut Ilham, selain terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) milenial juga dapat berpartisipasi memilih dan juga mengawasi pemilu guna mengeliminir pelanggaran.

"Partisipasi milenial dalam menentukan pemimpin, dengan track record baik yang pro terhadap kepentingan milenial dan rakyat. Selain itu milenial dapat mengawasi pemilihan," ungkapnya.



Aplikasi Gowaslu dapat memudahkan masyarakat melaporkan bila ada temuan, kecurangan dalam proses pemilihan

Informasi yang dikutip dari Tagar.id, Terdapat 40 persen pemilih milenial yang terdaftar dalam DPT KPU Kota Pematangsiantar. Oleh karena itu Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menegaskan penting kaum milenial sebagai pelaku utama pengawasan mencegah pelanggaran dan sengketa pilkada.

"Berdasarkan pengalaman pilkada terdahulu banyak catatan buruk politik uang adalah hal yang paling sering ditemukan. Kemudian ujaran kebencian dan hoax. Ini menjadi tugas kita bersama," ungkap Fritz.

Dia menjelaskan pada Pemilu 2019 ada 380 laporan putusan pengadilan terkait pelanggaran. Sebanyak 42 kasus di antaranya adalah politik uang, 12 kasus ujaran kebencian.

Dari persentase pelanggaran yang paling sering ditemukan seperti kekerasan dan intimidasi, politik uang, kampanye hitam, dan kehilangan hak memilih.

"Partisipasi pengawasan berbasi IT lewat aplikasi Gowaslu dapat memudahkan masyarakat melaporkan bila ada temuan, kecurangan dalam proses pemilihan," ungkap Fritz

Wakil Rektor III Universiatas HKBP Nomensen Kota Pematangsiantar, David B Manalu berharap Universitas Nomensen dapat membantu mengawal dan mensukseskan Pilkada 2020.



Hal itu sebagai bentuk pengabdian masyarakat guna menciptakan pemimpin yang berkualitas.

"Terima kasih atas kehadiran KPU dan Bawaslu RI di UHN Siantar. Semoga dengan kegiatan dan pertemuan ini dapat bermanfaat dan membantu mensukseskan Pilkada 2020," ungkap David.
(ars)

Loading...