Aktivis Minta Jokowi Tepati Janji Terkait Penanganan Kerusakan Lingkungan di KDT

VIDEO

Aktivis Minta Jokowi Tepati Janji Terkait Penanganan Kerusakan Lingkungan di KDT

Green Berita
Kamis, 01 Agustus 2019

Pengrusakan Hutan dan Pohon di Kawasan Tele

SAMOSIR,GREENBERITA.com - Presiden RI Joko Widodo  melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir guna peningkatan infrastruktur lingkungan, dari mulai Selasa sampai Rabu, (30-31/7/2019).


Ketika melakukan kunjungan ke proyek pembangunan Jembatan Tano Ponggol Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada Rabu, (31/7/2019). secara khusus presiden mendapatkan pertanyaan dari greenberita.com terkait permasalahan lingkungan dari mulai pengrusakan kawasan Hutan Tele sampai permasalahan keramba jaring apung yang telah mencemari Danau Toba sehingga menggangu kenyamanan wisatawan berwisata.

Menyikapi pernyataan dan janji-janji Presiden Jokowi untiuk menuntaskan permasalahan lingkungan ini, aktivis lingkungan di Danau Toba dapat menepati janjinya segera untuk perbaikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata tingkat dunia.

Harapan itu disampaikan Mangaliat Simarmata dari Jendela Toba ketika dikonfirmasi greenberita.com pada Kamis,(1/8/2019).


"Kami dari Jendela Toba menyatakan apresiasilah atas penyataan dan sikap yang mau diambil Pemerintah untuk itu , tentu ini sangat erat kaitannya dgn pernyataan Bapak Jokowi Presiden RI kita tentang Kawasan Danau Toba ( KDT ) agar menjadi destinasi pariwisata internasional yang berkelas dan sebagai Bali Kedua. Sikap ini sudah lama ditunggu-ditunggu berbagai elemen yg peduli terhadap masalah lingkungan hidup dan pariwisata Danau Toba.
Namun, kami berharap agar janji -janji ini tidak sekedar menyenangkan publik, tentu kita berharap adanya segera penetapan kebijakan pemerintah untuk itu dari pusat dan juga ada intruksi yang jelas dari pusat ke Pemprovsu dan 7 Pemkab di Kawasan Danau Toba ( KDT ) dan intansi-instansi yang berhubungan dengan itu," ujar Mangaliat Simarmata.

Dia juga menambahkan kebijakan pemerintah tersebut jelas adanya sikap dan solusinya.
"Pemerintah juga harus menyikapi bagaimana masih terus terjadinya perambahan hutan dan pemerkosaan pohon-pohon pinus  yang begitu massif di KDT. Yang kami kategorisasi sdh diujung tanduk kehancuran. Menurut hemat kami adalah tidak akan banyak dampaknya 3, 5 T mau dikucurkan APBN untuk menjadikan KDT menjadi desnasi berkelas bila masalah pencemaran air Danau Toba dan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang sudah parah itu tidak secara pralel di sikapi dan diatasi," harap Mangaliat.

Seperti diberitakan sebelumnya, menjawap persoalan Hutan dan Pohon di Kawasan Tele, Presiden Jokowi berjanji akan mengambili alih untuk dijadikan kawasan hutan dan menanaminya kembali.

"Termasuk itu akan kita selesaikan. Yang kedua masalah hutan (di kawasan Hutan Tele), akan kita ambil (menjadi hutan lindung) dan kita tanam kembali," ujar Jokowi tegas.

Presiden Jokowi juga berjanji akan mencarikan solusi dan melakukan penutupan bila tidak ditemukan solusi terhadap keramba jaring apung yang telah mencemari Danau Toba sehingga menggangu kenyamanan wisatawan berwisata.


"Termasuk itu (masalah air yang gatal di Danau Toba), kita akan selesaikan, sudah ada expertnya (ahli) khusus untuk air (Danau Taba) yang gatal. Nanti dilihat, ada expertnya, kalau sudah kajiannya komplit tapi yang jelas akan dicarikan solusi. Syukur tidak ditutup, kalau tidak ditutup ya itu kalaumemang nggak ada solusi," ujar Jokowi.

Terkait pencemaran Danau Toba oleh maraknya KJA juga telah ditanggapi Jokowi saat menyampaikan keterangan setelah tiba di objek wisata Geosite Sipinsur, Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), pada Senin 29 Juli 2019.

"Terkait dengan rencana pemerintah untuk menertibkan keramba jaring apung dan perusahaan yang merusak di sekitar Danau Toba, apabila ditemukan perusahaan yang merusak lingkungan akan dicabut izinnya," tegas Jokowi.

"Demikian dengan KJA di Danau Toba. Keramba mana yang akan ditertibkan, keramba yang tidak pro dengan rakyat. Akan dicari solusinya," tegas Jokowi.

(gb-pardo)




Loading...