 |
| Dr. Benny Pasaribu |
Pertemuan antara dua tokoh nasional yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo kemarin, pada Rabu (24/7) banyak dikomentari beragam oleh banyak kalangan.
Tak terkecuali oleh Benny Pasaribu, salah satu Anggota TKN Jokowi -Maruf.
Benny menilai pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo kemarin adalah sebuah reuni atau pertemuan dua pemimpin bangsa setelah berkontestasi dalam Pileg dan Pilpres.
"Memang kita mencatat bahwa suasana dalam Pemilu 2019 jauh lebih panas atau keras dari pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Seolah-olah kita lupa terhadap peraturan perundang-undangan dan etika moral berbangsa dan bernegara yang ada. Dari awal juga kita tau bahwa demokrasi tanpa kepatuhan hukum pastilah terjadi anarkisme. Semuanya itu sangat berbahaya dan jika dibiarkan maka tidak lama lagi Indonesia akan pecah berkeping-keping," ucap Benny Pasaribu.
Sehingga pertemuan antar pemimpin dan tokoh nasional pasca Pemilu menjadi sangat penting dan sarat makna.
"Itulah yang bisa saya pahami dari pertemuan baik antara Jokowi dan Prabowo sebagai Capres dalam kubu yang berbeda, maupun antara Megawati dan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Politik," tambah Benny ketika dikonfirmasi greenberita.com pada Kamis (25/7/2019).
Benny Pasaribu yang merupakan kandidat kuat Anggota BPK RI ini menambahkan, pertemuan tersebut juga memperlihatkan bahwa persatuan bangsa jauh lebih penting dari urusan kontestasi politik semata.
“Jadi, pertemuan antarpemimpin pasca Pileg dan Pilpres idealnya hanya untuk mempererat silaturahim. Bukan bagi-bagi jabatan. Malah berbahaya jika ada pembicaraan bagi-bagi jabatan di dalamnya. Nanti, waktu akan membuktikan sendiri. Jika hal tersebut terjadi maka pertemuan tersebut ke depan tidak akan banyak dampaknya terhadap persatuan Indonesia, terutama di akar rumput," terang Benny.
Benny menegaskan di berbagai negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda, bahwa bagi-bagi jabatan berdasarkan hasil suara dalam Pemilu tidak pernah ada termasuk seperti yang diusulkan oleh Amien Rais. Koalisi 02 harus dapat bagian 45% sesuai perolehan suara, dan 01 berhak hanya 55% dari jabatan yang ada.
"Marilah kita gunakan akal sehat. Karena idealnya, 45% itu berada di posisi Penyeimbang di Parlemen tanpa berfikir bagi-bagi jabatan. Dan negara akan lebih baik jika ada quasi "Oposisi" yang kuat dan berorientasi pada kepentingan bangsa yang lebih besar. "Untuk itulah kita perlu mendukung dan mendoakan agar pemimpin kita diberi hikmat untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa yang lebih besar dari pada kepentingan sesaat atau kepentingan kelompok", pungkas Benny.
(gb-ferndt)
JAKARTA, GREENBERITA.com –
Pertemuan antara dua tokoh nasional yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo kemarin, pada Rabu (24/7) banyak dikomentari beragam oleh banyak kalangan.
Tak terkecuali oleh Benny Pasaribu, salah satu Anggota TKN Jokowi -Maruf.
Benny menilai pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo kemarin adalah sebuah reuni atau pertemuan dua pemimpin bangsa setelah berkontestasi dalam Pileg dan Pilpres.
"Memang kita mencatat bahwa suasana dalam Pemilu 2019 jauh lebih panas atau keras dari pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Seolah-olah kita lupa terhadap peraturan perundang-undangan dan etika moral berbangsa dan bernegara yang ada. Dari awal juga kita tau bahwa demokrasi tanpa kepatuhan hukum pastilah terjadi anarkisme. Semuanya itu sangat berbahaya dan jika dibiarkan maka tidak lama lagi Indonesia akan pecah berkeping-keping," ucap Benny Pasaribu.
Sehingga pertemuan antar pemimpin dan tokoh nasional pasca Pemilu menjadi sangat penting dan sarat makna.
"Itulah yang bisa saya pahami dari pertemuan baik antara Jokowi dan Prabowo sebagai Capres dalam kubu yang berbeda, maupun antara Megawati dan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Politik," tambah Benny ketika dikonfirmasi greenberita.com pada Kamis (25/7/2019).
Benny Pasaribu yang merupakan kandidat kuat Anggota BPK RI ini menambahkan, pertemuan tersebut juga memperlihatkan bahwa persatuan bangsa jauh lebih penting dari urusan kontestasi politik semata.
“Jadi, pertemuan antarpemimpin pasca Pileg dan Pilpres idealnya hanya untuk mempererat silaturahim. Bukan bagi-bagi jabatan. Malah berbahaya jika ada pembicaraan bagi-bagi jabatan di dalamnya. Nanti, waktu akan membuktikan sendiri. Jika hal tersebut terjadi maka pertemuan tersebut ke depan tidak akan banyak dampaknya terhadap persatuan Indonesia, terutama di akar rumput," terang Benny.
Benny menegaskan di berbagai negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda, bahwa bagi-bagi jabatan berdasarkan hasil suara dalam Pemilu tidak pernah ada termasuk seperti yang diusulkan oleh Amien Rais. Koalisi 02 harus dapat bagian 45% sesuai perolehan suara, dan 01 berhak hanya 55% dari jabatan yang ada.
"Marilah kita gunakan akal sehat. Karena idealnya, 45% itu berada di posisi Penyeimbang di Parlemen tanpa berfikir bagi-bagi jabatan. Dan negara akan lebih baik jika ada quasi "Oposisi" yang kuat dan berorientasi pada kepentingan bangsa yang lebih besar. "Untuk itulah kita perlu mendukung dan mendoakan agar pemimpin kita diberi hikmat untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa yang lebih besar dari pada kepentingan sesaat atau kepentingan kelompok", pungkas Benny.
(gb-ferndt)
