 |
| Pena 98 nyatakan sikap di Pilpres 2019 |
PENA 98 menyatakan sikap dengan tiga poin menolak keras Calon Presiden diantaranya, PENA 98 tidak mendukung calon presiden yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, menolak capres tuan tanah serta menolak kebangkitan keluarga cendana
Hal itu disampaikan Presidium Nasional PENA 98 Nicodemus Sitanggang didampingi Aktifis PENA 98 Natanael Ketaren yang juga Caleg Nasdem, Wahyu dan Koordinator PENA 98 Barita Lumbanraja kepada Wartawan di Medan, Kamis (14/3).
Alasan PENA 98 dengan tiga poin itu kata Nicodemus, karena pelanggaran HAM merupakan contoh buruk bahkan ancaman bagi masa depan demokrasi, negara, dan rakyat Indonesia.
Selanjutnya PENA 98 juga menolak capres tuan tanah, karena pemimpin Indonesia bukanlah dari segelintir orang yang menguasai lahan untuk kepentingan sendiri ditengah kemiskinan jutaan orang lainnya.
Kemudian menolak kebangkitan keluarga cendana, karena kontestasi politik pada Pilpres kali ini sejatinya pertarungan politik masa lalu dan masa kini. Masa lalu menampilkan orang-orang yang terkait dengan orde baru dan keturunan cendana. Sementara masa kini adalah generasi milenial yang anti orde baru yang menumbangkan orde baru dengan segala ketimpangan-ketimpangan yang ada, ucapnya.
"Kami tidak ingin anak bangsa harus mengalami peristiwa-peristiwa berdarah, penculikan, intimidasi, teror, dan penindasan, serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di masa lalu," kata Nicodemus.
Mendasari itu, PENA 98 sepakat untuk tetap mendukung calon presiden dan wakil presiden 2019 yang bukan bagian dari masa lalu, bukan pelanggar HAM, bukan penebar hoaks dan komitmen terhadap cita-cita perjuangan reformasi.
"Dan, kriteria itu terdapat pada pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sehingga kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin layak melanjutkan kepemimpinan dua periode," imbuhnya.
Keputusan mendukung capres petahana ini diambil berdasarkan urug rembug nasional. Pihaknya juga berharap Jokowi dapat melanjutkan penanganan kasus HAM dari empat tahun ke belakang.
Mengutip dari sumut24.co, Capres yang layak memimpin Indonesia kembali adalah Joko Widodo - Ma’ruf Amin. Begitu juga pada masa pemerintahan Soeharto banyak terdapat ketimpangan - ketimpangan sosial disegala bidang seperti masyarakat kita miskin dan dimiskinkan.
"Makanya kita menuntut keadilan. Jokowi kami nilai telah berhasil mengangkat masyarakat yang telah dipinggirkan, termiskinkan dan lain sebagainya. Saat ini kita mulai bangga dengan prestasi yang dicapai Jokowi dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa sehingga aspirasi PENA 98 nyambung dengan program Jokowi saat ini," tandasnya.
Nico menandaskan, konferensi pers yang dilakukan PENA 98 serentak diadakan di 34 Provinsi se Indonesia pada hari. Karena kita ingin mempersatukan rakyat indonesia bukan untuk kembali ke masa lalu menggunakan cara-cara yang tidak sehat," pungkasnya. (*/G5)
