GREENBERITA.com- Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menegaskan pers memiliki posisi strategis dalam mengawal pembangunan daerah, mulai dari menyampaikan informasi, mengawasi kebijakan pemerintah hingga menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat..jpg)
Wagubsu Surya membuka Musda Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut ke VI di Aula Kantor Dispora Sumut Jalan Williem Iskandar, Deliserdang, Selasa (3/11- fando)
Penegasan itu disampaikan Surya saat membuka Workshop dan Musyawarah Daerah (Musda) VI Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sumut di Aula Dispora Sumut, Jalan Pancing, Deliserdang, Selasa (3/11/2026).
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, agar program dan kebijakan pembangunan dapat diketahui, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat,” kata Surya.
Menurutnya, kritik dan masukan pers yang disampaikan secara profesional merupakan bagian penting dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemberitaan berimbang juga membantu pemerintah mengetahui persoalan masyarakat sebagai bahan perbaikan kebijakan dan peningkatan pelayanan publik.
Surya menekankan, hubungan pemerintah dan pers harus dibangun melalui keterbukaan, saling menghormati, serta tanggung jawab sesuai fungsi masing-masing. Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi publik secara transparan, sedangkan pers harus tetap menjaga independensi jurnalistik.
Ia berharap IJTI Sumut turut mengangkat potensi daerah, khususnya sektor pariwisata, kekayaan budaya, ekonomi kreatif, dan peluang pembangunan. Pers juga diharapkan tetap memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat serta berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.
Surya mengajak seluruh pihak membangun ekosistem informasi yang sehat di Sumut.
“Pemerintah semakin terbuka, media semakin profesional, dan masyarakat semakin cerdas dalam menerima serta memanfaatkan informasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menyoroti perubahan lanskap penyebaran informasi akibat perkembangan teknologi. Saat ini, aktivitas jurnalistik tidak lagi didominasi media massa karena setiap orang dapat mengumpulkan hingga menyebarkan informasi.
Menurut Herik, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat tidak keliru menafsirkan suatu kasus. Keterlambatan konfirmasi dari pihak berwenang setelah sebuah peristiwa terjadi berpotensi memunculkan fitnah.
Ia menegaskan, IJTI mengusung jurnalisme yang mengutamakan verifikasi dan memberikan dampak positif bagi publik, bukan sekadar mengejar kecepatan pemberitaan.
Dalam peliputan bencana, misalnya, jurnalis diharapkan mampu menghadirkan harapan bagi masyarakat, bukan hanya berlomba menjadi pihak pertama yang menyampaikan informasi.**(Gb-fando01)
