GREENBERITA.com- Kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, dipastikan bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut menyatakan seluruh titik api yang sebelumnya terdeteksi telah berhasil dipadamkan, sementara asap yang masuk diduga berasal dari luar daerah akibat pergerakan angin.
Kepala Dinas LHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung menyatakan seluruh titik api yang sebelumnya terdeteksi telah berhasil dipadamkan, sementara asap yang masuk diduga berasal dari luar daerah akibat pergerakan angin, Jumat (16/10-fando/gb)
Kepala Dinas LHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (16/10/2026).
Heri menjelaskan, sekitar satu setengah bulan lalu, Sumut sempat mendeteksi dua titik api di Kabupaten Asahan dan Samosir. Namun, berkat kesiapsiagaan dan kolaborasi masyarakat bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, dan Dinas LHK, seluruh titik api berhasil dipadamkan.
“Berdasarkan data BMKG hari ini, tidak ada lagi titik api di Sumatera Utara. Wilayah kita relatif aman bersama Aceh. Namun, fenomena asap yang merambah ke wilayah kita hingga warga kembali harus memakai masker dipicu oleh pergerakan angin dari daerah luar,” ujar Heri.
Heri menjelaskan, sekitar satu setengah bulan lalu, Sumut sempat mendeteksi dua titik api di Kabupaten Asahan dan Samosir. Namun, berkat kesiapsiagaan dan kolaborasi masyarakat bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, dan Dinas LHK, seluruh titik api berhasil dipadamkan.
“Berdasarkan data BMKG hari ini, tidak ada lagi titik api di Sumatera Utara. Wilayah kita relatif aman bersama Aceh. Namun, fenomena asap yang merambah ke wilayah kita hingga warga kembali harus memakai masker dipicu oleh pergerakan angin dari daerah luar,” ujar Heri.
Ia mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di tingkat nasional saat ini didominasi kawasan lahan gambut, antara lain di Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Riau.
Kondisi lahan gambut yang mengering akibat cuaca ekstrem menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran sulit dipadamkan sekaligus menghasilkan asap pekat yang dapat berdampak terhadap kualitas udara di wilayah sekitarnya.
Karena itu, Dinas LHK Sumut menyambut baik langkah Pemerintah Pusat membentuk badan khusus untuk penanganan dan rehabilitasi mangrove serta gambut.
Menurut Heri, ekosistem gambut memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan metode penanganan berbeda dibandingkan hutan produksi maupun hutan lindung.
“Karakteristik lahan gambut harus tetap basah dan berair. Jika mengering, potensi kebakaran sangat tinggi dan melahirkan asap pekat. Penanganannya tidak bisa disamakan dengan hutan darat biasa,” tegasnya.
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, Pemprov Sumut terus membagikan masker kepada masyarakat serta berkoordinasi untuk pelaksanaan modifikasi cuaca guna memicu hujan buatan di wilayah terdampak.
DLHK Sumut juga mengimbau masyarakat agar terus berkolaborasi mencegah kebakaran dengan tidak melakukan pembakaran lahan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah meluasnya karhutla sekaligus mengurangi dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat paparan asap.
Meski Sumut dinyatakan nihil titik api berdasarkan data BMKG pada Jumat (16/10/2026), kewaspadaan terhadap dampak kabut asap dan penurunan kualitas udara tetap diperlukan, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.**(Gb-fando01)
