Jalur Tol Trans Sumatera yang siap memperlancar arus lalu lintas antar provinsi di Pulau Sumatera/foto: HK
GREENBERITA.com-Sumatra || PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebagai bagian dari komitmen mendukung agenda pembangunan nasional, memperkuat konektivitas antardaerah, meningkatkan efisiensi logistik, serta menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Di samping mempercepat penyelesaian ruas-ruas strategis, Hutama Karya juga turut mengambil peran dalam mendukung penanganan kondisi kedaruratan dan pemulihan wilayah terdampak bencana, sehingga kehadiran JTTS tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur konektivitas, tetapi juga sebagai penunjang mobilitas, distribusi logistik, dan ketahanan wilayah.
Plt. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani mengatakan bahwa keberlanjutan pembangunan JTTS memerlukan dukungan lintas pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Sumatra. “Pembangunan JTTS terus kami dorong agar mampu memberikan manfaat yang semakin luas, baik dari sisi konektivitas, efisiensi perjalanan dan logistik, maupun dukungan terhadap kebutuhan masyarakat dalam situasi khusus, termasuk pada masa pemulihan pascabencana,” ujar Hamdani.
Dukungan Komisi V DPR RI pada Pembangunan Tol Sigli–Banda Aceh dan Pemulihan Pascabencana
Salah satu ruas strategis yang terus didorong penyelesaiannya adalah Jalan Tol Sigli–Banda Aceh sepanjang 74,2 km. Hingga saat ini, progres pembebasan lahan ruas tersebut tercatat mencapai 94,79%, sementara progres fisik konstruksi telah mencapai 97,91%. Dari total enam seksi, Seksi 2 hingga Seksi 5 telah beroperasi, sementara Seksi 6 telah beroperasi pada jalur utama. Adapun Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum sepanjang 25 km saat ini masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan beroperasi pada Kuartal II 2026.
Di tengah percepatan penyelesaian ruas tersebut, Hutama Karya juga terus mendukung pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh. Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui pengoperasian fungsional Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum sejak 7 Desember 2025 hingga saat ini. Ruas fungsional ini dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik, penanganan darurat, masa transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Selain melalui dukungan konektivitas, Hutama Karya turut berperan dalam percepatan pemulihan melalui pembangunan hunian sementara (Huntara) di sejumlah wilayah terdampak di Aceh, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Pidie Jaya. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya penyediaan hunian yang lebih layak bagi masyarakat terdampak bencana serta melengkapi kontribusi perusahaan dalam masa transisi pascabencana, baik melalui infrastruktur jalan tol maupun penyediaan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Komitmen tersebut turut ditinjau langsung melalui agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang diawali dengan peninjauan lapangan di Gerbang Tol Padang Tiji, kemudian dilanjutkan dengan agenda pertemuan dan diskusi di Gerbang Tol Jantho. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung progres pembangunan Jalan Tol Sigli–Banda Aceh, termasuk pemanfaatan ruas fungsional Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum dalam mendukung pemulihan pascabencana di Aceh.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI Irmawan, bersama anggota Komisi V DPR RI lainnya, yaitu Mukhlis Basri, Haryanto, Sofwan Dedy Ardyanto, Hanan A. Rozak, Syarief Abdullah Alkadrie, Ruslan M. Daud, Ghufran, dan Muhammad Lokot Nasution. Turut hadir dalam agenda tersebut Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Bisma Staniarto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Wilan Oktavian, Perwakilan Gubernur Aceh, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Aceh Yusrizal Kurniawan, Direktur Operasi I PT Hutama Karya (Persero) Gunadi beserta jajaran, Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan Syamsu Rizal, Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Syamsiar Nurhayadi, serta Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dari BNPP/Basarnas Ibnu Harris Al Hussain.
Melalui agenda tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat agar percepatan penyelesaian ruas tol serta dukungan pemulihan wilayah terdampak dapat berjalan optimal. Kehadiran infrastruktur jalan tol dinilai memiliki peran penting tidak hanya dalam kondisi normal untuk menunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam situasi kedaruratan untuk mempercepat mobilisasi bantuan, distribusi logistik, dan akses masyarakat.
Dukungan Komisi VI DPR RI pada Kelanjutan Koridor Tol Betung–Tempino–Jambi dan Rencana Jambi–Rengat
Selain di Aceh, dukungan terhadap percepatan pembangunan JTTS juga tercermin melalui agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jambi pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. Pada koridor ini, Hutama Karya tengah menggarap Ruas Tol Betung–Tempino–Jambi sepanjang 170,70 km sekaligus menyiapkan rencana pembangunan Ruas Tol Jambi–Rengat sebagai kelanjutan koridor strategis JTTS di wilayah tengah Sumatra.
Saat ini, pada Ruas Tol Betung–Tempino–Jambi, Segmen Bayung Lencir–Tempino sepanjang 34,10 km dan Segmen Tempino–Ness sepanjang 18,49 km telah beroperasi dan masih melayani pengguna jalan tanpa tarif. Sementara itu, pekerjaan konstruksi yang masih berjalan mencakup 118,14 km, yang terdiri atas Seksi 1 Betung–Tungkal Jaya sepanjang 62,38 km dan Seksi 2 Tungkal Jaya–Bayung Lencir sepanjang 55,76 km. Berdasarkan data progres lahan dan konstruksi, Seksi 1A mencatat pembebasan lahan 48,32% dan progres konstruksi 57,64%, Seksi 1B pembebasan lahan 41,14% dan progres konstruksi 13,39%, Seksi 2A pembebasan lahan 28,45% dan progres konstruksi 22,03%, serta Seksi 2B pembebasan lahan 40,48% dan progres konstruksi 22,37%.
Sebagai kelanjutan koridor tersebut, Hutama Karya juga menyiapkan rencana pembangunan Ruas Tol Jambi–Rengat sepanjang 198,13 km. Ruas ini dinilai penting untuk memperkuat keterhubungan Provinsi Jambi dengan Riau, mendukung konektivitas menuju kawasan produktif, serta mendorong efisiensi distribusi barang dan pergerakan masyarakat antardaerah.
Dalam agenda kunjungan tersebut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dipimpin oleh Ketua Tim Anggia Erma Rini, bersama anggota Adisatrya Suryo Sulisto, Andre Rosiade, Darmadi Durianto, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, Sturman Panjaitan, Sarifah Suraidah, M. Sarmuji, Christiny Eugenia Paruntu, Ida Fauziyah, Imas Aan Ubudiah, Nasril Bahar, dan Zulfikar Hamonangan beserta tim pendukung lainnya.
Adapun dalam agenda pertemuan tersebut turut hadir Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata beserta jajaran, Gubernur Jambi Al Haris beserta jajaran, SVP Business Performance & Asset Optimization Cluster Infrastructure Bangun Imanullah beserta jajaran, Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Direktur Manajemen Risiko Fatma Dewi Setyowati serta Direktur BUMN Karya lainnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi VI DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis nasional sekaligus mendorong sinergi antar-BUMN, kementerian, dan pemerintah daerah agar penyelesaian proyek dapat berjalan optimal. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian koridor Betung–Tempino–Jambi dan memperkuat kesiapan pengembangan lanjutan hingga Jambi–Rengat.
“Dukungan pemerintah dan DPR RI menjadi energi penting bagi keberlanjutan pembangunan JTTS. Hutama Karya akan terus menjaga komitmen untuk menghadirkan infrastruktur yang andal, terhubung, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi wilayah,” tutup Hamdani.
