 |
| Digeruduk Massa akibat Anggaran Mobil Dinas Rp3,1 Miliar Lolos, Anggota DPRD Samosir Nyatakan Sikap (22/1- photo Ferndt01/gb) |
GREENBERITA.com–Lolosnya anggaran pengadaan mobil dinas mewah Bupati Samosir senilai Rp3,1 miliar dari pengawasan DPRD Samosir memicu kemarahan warga.
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Demokrasi Samosir (KMMPDS) menggeruduk Kantor DPRD Samosir di Parbaba, Kamis (22/1/2026).
Setiba di gedung wakil rakyat tersebut, massa aksi tidak mendapati satu pun dari 25 anggota DPRD Samosir. Seluruh legislator diketahui sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota.
"Mohon maaf karena pimpinan dan seluruh anggota DPRD Samosir sedang tugas dinas luar kota dan sudah ada teragenda jadwalnya selama sebulan," ujar Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Samosir Ricky Rumapea.
Ketika Orator Aksi Hayun Gultom menanyakan hasil pembahasan DPRD Samosir terkait pengadaan mobil dinas mewah Bupati Samosir senilai Rp3,1 miliar yang telah disetujui Badan Anggaran DPRD Samosir, Ricky Rumapea mengaku tidak dapat memberikan penjelasan rinci.
"Kalau seluruh prosedur rapat disini ada risalah nya, jadi semua tahapan dengan undang undang dan tatib di DPRD, untuk detailnya nanti kita akan sampaikan diskusi dengan bapak ibu DPRD Samosir," ujar Ricky Rumapea.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Samosir, Mian Fadelis Malau, menyatakan secara tegas menolak pengadaan mobil dinas mewah tersebut.
"Saya tidak menerima pengadaan mobil dinas mewah semahal itu, padahal kita ketahui Bupati kita ini orang berada dan tidak kekurangan duit," ujar Mian Malau saat dikonfirmasi greenberita, Senin (19/1/2026).
Ia mengaku semakin miris karena pengadaan mobil dinas tersebut dilakukan di tengah penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samosir akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
"Mirisnya APBD kita 2025 dari Rp980 Milyar turun menjadi Rp777 Milyar pada 2026, jadi kalau beli mobil dinas mewah Bupati semahal ini kan menciderai," jelas anggota DPRD Samosir Fraksi Golkar itu.
Rasa ketidakadilan tersebut, menurut Mian, semakin terasa ketika Pemerintah Kabupaten Samosir merumahkan tenaga honorer sehingga kehilangan mata pencaharian.
"Seandainya Bupati Samosir membeli mobil dinasnya seharga Rp1,1 Milyar saja, sisanya kan bisa digunakan untuk yang lebih penting, contohnya membayar honor pegawai yang dirumahkan tersebut," tegas Mian.
Mantan atlet catur ini juga menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Ketua Partai Golkar Samosir, Rosinta Sitanggang, yang sebelumnya menyatakan keberatan atas pengadaan mobil dinas mewah tersebut.
"Dan pada waktu yang tepat kita akan membahas hal ini di Fraksi Golkar," jelasnya kembali.
Namun demikian, Mian menolak jika seluruh anggota DPRD Samosir disalahkan atas lolosnya anggaran mobil dinas mewah tersebut.
"Itu bukan lolos dari pengawasan seluruh kita anggota DPRD Samosir, tapi yang berkompeten membahas hal tersebut adalah Badan Anggaran yang ketua dan wakilnya adalah pimpinan DPRD, sementara saya di Badan Musyawarah, jadi kita diluar Banggar tidak mengetahui ini dibahas," pungkas Mian Malau.
Hal senada disampaikan seorang anggota DPRD Samosir lainnya yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku kecewa dengan pengadaan mobil dinas mewah Bupati Samosir tersebut.
"Aneh ditengah instruksi Presiden Prabowo kepada para menteri nya yang diperintahkan membeli mobil dinas maung produksi pindad yang taksiran harga nya sebesar Rp700 jutaan, tapi Bupati Samosir beli mobil mewah Rp3,1 Milyar," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa meski kondisi geografis dan medan jalan di Samosir membutuhkan kendaraan yang mumpuni, hal itu tidak harus diwujudkan dengan mobil berharga fantastis.
"Jadi ini kecenderungan taktis atau kecenderungan VIP kemewahan kah, harusnya secara etika harus berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, karena angka 3,1 Milyar itu kemahalan padahal mobil wabup Samosir hanya 850 juta, wajar rakyat murka," jelasnya.
Anggota DPRD dari pecahan daerah pemilihan (Dapil) 2 dan 3 tersebut juga menolak jika seluruh anggota DPRD disalahkan atas lolosnya anggaran tersebut.
"Yang membahas itu adalah badan anggaran dan anggota DPRD lain mempunyai tugas yang berbeda di badan lain, jadi nggak mungkin kami mencampuri badan anggaran tersebut," pungkasnya.**(gb-ferndt01)
