Notification

×

Iklan

Iklan

Absen di Forum Konsultasi Publik Daerahnya Sendiri, Bupati Samosir Pilih Muncul di Forum RKPD Pemprovsu

30 Jan 2026 | 12:01 WIB Last Updated 2026-01-30T06:45:11Z

Bupati Samosir Hadiri Forum Konsultasi Publik RKPD Pemprovsu, Gubsu dan Wagubu Duduk Bersama dan Wabup Samosir pimpin kegiatan serupa di tingkat Kabupaten Samosir (28 dan 29/1- dok diskominfo SU - KS/gb)

GREENBERITA.com–Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menghadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Tahun 2027 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (29/1/2026).


Namun, kehadiran Bupati Samosir pada forum tingkat provinsi itu justru menuai sorotan publik. Pasalnya, sehari sebelumnya, pada Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Samosir yang digelar Rabu (28/1), Vandiko Gultom tidak hadir dan mewakilkan kehadirannya kepada Wakil Bupati Samosir.


Kebingungan publik semakin menguat ketika pada Konsultasi Publik RKPD Pemprovsu, Bupati Samosir tidak mengajak Wakil Bupati Samosir Ariston Sidauruk, padahal sebelumnya Wakil Bupati yang memimpin langsung, menampung, dan mengetahui aspirasi masyarakat dalam forum RKPD Kabupaten Samosir.


Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Pembangunan Kabupaten Samosir, Tumpak Situmorang, menyayangkan sikap kepemimpinan Bupati Samosir yang dinilai absen dalam forum strategis di daerahnya sendiri, namun justru hadir pada agenda serupa di tingkat provinsi.


"Apakah Bupati Samosir lebih menganggap Forum Konsultasi Publik RKPD Pemprovsu lebih penting sehingga kegiatan yang sama di kabupaten yang dipimpinnya beliau tidak hadir dan memimpinnya langsung?" ujar Tumpak Situmorang kepada greenberita, Jumat (30/1/2026).


Mantan anggota DPRD Samosir yang dikenal kritis pada masanya itu juga menilai Bupati Samosir belakangan ini jarang berkantor di Samosir dan tidak menemui langsung petani serta masyarakat yang mulai terdampak kekeringan akibat kemarau yang kembali melanda wilayah tersebut. 


Menurutnya, Bupati Samosir hanya hadir pada agenda-agenda seremonial saja yang dinilai mencerminkan sikap ketidakpedulian serta etika pemerintahan yang tidak patut dipertontonkan.


"Ini mempertunjukkan etika pemerintahan yang tidak senonoh, masa kegiatan yang sama di kabupaten nya sendiri tidak dipimpin Bupati tapi di provinsi beliau langsung hadir, atau apakah beliau pingin terlihat perfect dan loyal didepan gubernur Sumut tapi tidak loyal dan mempedulikan kabupaten yang diamanatkan petani dan rakyat untuk dipimpinnya?" ucap Tumpak Situmorang penuh tanya.


Selain itu, Tumpak juga mempertanyakan absennya Wakil Bupati Samosir dalam Konsultasi Publik RKPD Pemprovsu, meski Wakil Bupati sebelumnya memimpin forum yang sama di tingkat kabupaten.


"Sewajarnya Bupati Samosir mengajak Wakil Bupati Samosir untuk menghadiri kegiatan tersebut di Pemprovsu sembari bertanya pada Wabup apa yang menjadi masukan atau sumbang saran publik pada kegiatan yang sama di Samosir sehingga menjadi masukan Bupati Samosir kepada Gubenur Sumut, tapi ini justru beliau tidak mengajak Wakil Bupati, atau apakah Bupati dan Wakil Bupati Samosir sudah tidak sejalan lagi?" kembali Tumpak bertanya sembari menyatakan kebingungannya.


Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Surya secara resmi membuka Konsultasi Publik RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027. Dalam sambutannya, Bobby mengingatkan seluruh bupati dan wali kota agar memperhatikan indikator-indikator pembangunan di daerah masing-masing.


"Tahun 2027 menjadi momentum untuk melihat kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun lalu, terlebih kepada kepala daerah yang sebagian wilayahnya mengalami bencana banjir dan longsor yang cukup signifikan. Monitoring RPJMD masing-masing apakah bencana mempengaruhi RPJMD atau tidak, terlebih ada beberapa perusahaan besar yang dicabut izinnya tolong perhatikan betul, tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan lainnya,” kata Bobby.


Bobby Nasution juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada tahun 2026 agar benar-benar dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.


Dalam forum tersebut, Pemprov Sumut juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Bobby Nasution turut meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yakni Restorative Justice.


Dalam kesempatan itu pula, Bupati Samosir Vandiko Gultom menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD Pemprovsu.


"Kita sangat mengapresiasi forum konsultasi publik RKPD provsu, dimana kabupaten/kota mendapatkan ruang dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah provinsi mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan dan penataan kawasan perdesaan berbasis tematik dan juga fasilitasi sarpras puskesmas rawat inap," ungkap Vandiko Gultom.


Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta seluruh organisasi perangkat daerah terkait.**(gb-ferndt01)