Walikota Pematangsiantar Sampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD (20/11- dokdiskominfops)
GREENBERITA.com –Pemerintah Kota Pematangsiantar menegaskan komitmen efisiensi anggaran dan penataan sejumlah program prioritas dalam penyampaian Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan R-APBD Tahun Anggaran 2026. Nota Jawaban tersebut disampaikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn dalam Rapat Paripurna di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Kamis (20/11/2025) malam.
Wesly mengawali sambutannya dengan mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas tanggapan, pertanyaan, saran, harapan, imbauan, dan masukan yang telah diberikan melalui Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pematangsiantar.
"Kami menyadari hal itu merupakan gambaran kepedulian dan komitmen yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota, yang mencerminkan rasa tanggung jawab kita bersama dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mensukseskan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan demi mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Kreatif dan Selaras," tutur Wesly.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH didampingi Wakil Ketua Ir Daud Simanjuntak MM dan Frengki Boy Saragih ST, serta dihadiri Sekda Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi.
Dalam nota jawaban yang disampaikan, secara ringkas Wesly menyampaikan seluruh pejabat yang telah dilantik akan segera mempersiapkan strategi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi misi pembangunan Kota Pematangsiantar yang telah ditetapkan melalui RPJMD.
Terkait kebijakan strategis dampak pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp190 miliar, Wesly menjelaskan kebijakan yang dilakukan berfokus pada efisiensi dan penghematan anggaran, program nasional, pencarian sumber dana alternatif, serta memastikan kebijakan anggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Mengenai Gedung IV Pasar Horas, Wesly menyampaikan pembongkaran gedung tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembangunan kios sementara sebagai tempat berjualan para pedagang untuk mengurangi risiko ketidakpastian bagi pelaku ekonomi yang terdampak akibat bencana yang telah terjadi.
"Untuk rencana pembangunan Gedung IV secara permanen, kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Sumatera Utara) dan pemerintah pusat untuk mencari alternatif pembiayaan dalam rangka pembangunan gedung dimaksud," jelasnya.
Terkait rencana pembangunan Stadion Sang Naualuh, Wesly mengutarakan pembangunan direncanakan dilakukan secara bertahap hingga 2029 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2025–2029.
Dilanjutkan Wesly, penyusunan Ranperda APBD TA 2026 mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik, namun pembangunan infrastruktur harus lebih selektif dalam menentukan skala prioritas akibat pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD).
"Terkait pertumbuhan UMKM yang terintegrasi dengan program nasional, Pemerintah Kota memfasilitasi pendirian dan pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai wadah bagi pelaku UMKM untuk peningkatan produksi dan pemasarannya," terangnya.
Rapat turut dihadiri anggota DPRD Kota Pematangsiantar, para asisten dan staf ahli, para pimpinan OPD, dan camat.**(Gb-hardinal05)
