Wamen ATR/BPN Apresiasi DPR Dukung Kenaikan Anggaran 2026, Fokus Layanan Publik dan SDM
GREENBERITA.com- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa peningkatan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026 akan berdampak langsung pada masyarakat, khususnya di bidang layanan publik dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy Dermawan dalam RDP tersebut.
Wamen Ossy menjelaskan, sekitar 80% tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan pelayanan publik. Karena itu, anggaran 2026 difokuskan pada dua aspek, yakni perbaikan sistem layanan dan pembenahan SDM.
“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini, Kementerian ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Maka, proses pelayanan harus semakin mudah, namun tetap akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelasnya.
Ia menambahkan, aspek SDM juga menjadi prioritas utama melalui rotasi penugasan. “Kami ingin mengatur tour of duty dan tour of area bagi seluruh personel agar mereka mendapatkan pengalaman dinas yang beragam dan tidak terjebak di zona nyaman. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh,” kata Ossy.
Dalam RDP, salah satu program yang disorot Komisi II DPR RI adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Wamen Ossy menjelaskan dinamika program tersebut, di mana target 2024 mencapai hampir 5 juta bidang tanah, turun menjadi 1,3 juta di 2025, dan kembali naik menjadi 1,9 juta pada 2026 berkat dukungan DPR.
“Sejak PTSL diluncurkan pada 2016-2017, kita telah mencatat kemajuan signifikan. Namun demikian, dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, kita masih memiliki pekerjaan rumah sekitar 25% yang belum tersertipikasi. Inilah yang terus kami kejar,” ungkapnya.
Ia menekankan percepatan PTSL sangat penting untuk mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi, mudah-mudahan para Pimpinan dan Anggota Komisi II dapat terus mengawasi pelaksanaan PTSL ini agar pelaksanaannya semakin maksimal dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkas Wamen Ossy.***(Gb-Ferndt01)
