Hari Bhakti Adhaykasa adalah sebutan lain untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) Kejaksaan Republik Indonesia.
Pada HUT Kejaksaan RI 2022 yang mengusung tema "Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi", Ikatan Wartawan Online (IWO) Samosir memberikan apresiasi kepada Kejaksaan khususnya Kejari Samosir.
"Dari teman-teman IWO Samosir, kami mengucapkan Selamat HUT Adhyaksa ke-62, semoga semoga menjadi penegak hukum yang humanis menuju pemulihan ekonomi Indonesia," ujar Ketua IWO Samosir Fernando Sitang, SH MH pada Jumat, 22 Juli 2022.
Secara khusus, IWO Samosir meberikan apresiasi atas penegakkan hukum serta pengungkapan tindak pidana korupsi du Samosir.
"Tahun ini saja sudah ada 3 kasus korupsi yang di ungkap Kejari Samosir, semoga ini terus berlanjut sehingga korupsi menjadi nihil dan rakyat Samosir lebih sejahtera," ujar Fernando Sitanggang.
Pihaknya juga mengapresiasi langkah Kejari Samosir yang dipimpin Kajari Andi Adikawira Putera SH MH dalam upaya mediasi hukum melalui Program Restorative Justice (RJ) yang dilaksanakan di Samosir serta Sosialisasi pencegahan tindak pidana umum.
"Selain sosialisasi preventif hukum, tahun ini Kejari Samosir juga sedikitnya telah berhasil melakukan 4 upaya RJ dengan prosedur yang benar ditengah tindak pidana umum yang ditengah masyarakat sehingga tidak perlu sampai ke Pengadilan, dan sangat baik mengurangi anggaran negara juga menimbulkan kedamaian dan sukacita warga," pungkas Fernando Sitanggang.
Sebagai media, IWO Samosir akan terus mendukung kinerja positif kejaksaan untuk penegakkan hukum berkeadilan di Indonesia.
"Selaku mitra kerja, media yang tergabung dalam IWO Samosir siap mendukung dan memberitakan penegakkan hukum berkeadilan di Indonesia," pungkasnya.
Mengutip situs Indonesia Baik oleh Kominfo, Hari Bhakti Adhyaksa atau HUT Kejaksaan berawal dari Pemerintahan Kerajaan Majapahit yang sudah memiliki sistem pengadilan dengan 'Dhyaksa' dan bertugas menangani masalah peradilan. Kemudian, istilah 'Dhyaksa' dikenal dengan sebutan 'Jaksa' sampai sekarang.
Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, diiringi pula dengan pembentukan lembaga penegak hukum guna memastikan ketertiban umum. Pembentukan Kejaksaan Republik Indonesia tertuang pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, diperjelas Peraturan Pemerintah (PP) No. 2/1945. Kala itu, Jaksa Agung pertama Indonesia adalah Gatot Taroenamihardja.
Kejaksaan Indonesia menjadi departemen yang terpisah (mandiri) melalui rapat kabinet 22 Juli 1960 yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden RI 1 Agustus 1960 No. 204/1960. Lalu, disahkan menjadi UU. No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
Hal itulah yang menjadi alasan tanggal 22 Juli sebagai hari Kejaksaan dengan surat Keputusan Menteri/JA No. Org/A-51/1 tanggal 2 Januari 1961.
(Gb-aksel 02)
