 |
| Parulian Sianturi Menyampaikan Keluhan Bibit Bawang Berkualitas Rendah |
Momentum lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) yang berisikan prinsip-prinsip dasar bagi pemerintah dan rakyat untuk menjalankan reforma agraria serta berdasarkan Kepres No.169 Tahun 1963 ditetapkan bahwa 24 September sebagai Hari Tani Nasional.
Didampingi KSPPM, STKS mengundang para jurnalis untuk berdiskusi dan menyampaikan persoalan yang terjadi ditengah para petani Samosir saat ini.
Isu kelangkaan pupuk dan teknologi pertanian, kesehatan serta isu pendidikan dan bibit serta irigasi menjadi topik-topik diskusi yang disampaikan para petani yang hadir sebagai pembicara.
Dibidang Pertanian, kualitas bibit bawang putih, jagung dan padi yang diterima Kelompok Tani Mulia Desa Siboro dari Dinas Pertanian Samosir diterima dengan kualitas tidak baik dan sangat merugikan petani sehingga petani mengalami gagal panen.
"Pemerintah melalui Dinas Pertanian Samosir belum memberikan perhatian kepada petani yang menerapkan PSA (Pertanian Selaras Alam) padahal hal ini sangat mendukung dalam pemulihan tanah dan lingkungan," ujar salah satu petani, Parulian Sianturi.
Parulian Sianturi yang juga pengurus STKS Samosir ini mengeluhan manajemen pembagian alat produksi pertanian oleh dinas-dinas terkait yang belum tepat sasaran.
"Bahkan ada kelompok yang tidak aktif justru mendapatkan alsintan," keluh Parulian Manik.
Masalah harga pupuk bersubsidi juga dirasakan petani masih mahal dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi di Samosir.
"Sementara harga hasil pertanian bawang merah pada periode Juli sampai September 2021 sangat rendah dikisaran Rp.12.000 – 14.000 perkilo, sementara agar petani beruntung seharusnya harga bawang merah di kisaran Rp. 22.000," tegas Parulian Sianturi.
Bahkan petani kopi juga mengalami masalah harga yang sangat rendah.
"Anehnya, para petani masih belum dibekali pengetahuan oleh penyuluh pertanian terkait unsur-unsur tanah dan nutrisi yang dibutuhkan tanah," keluhnya lagi.
Parulian Sianturi dengan tegas menyampaikan tuntutan Serikat Tani Kabupaten Smaosir pada perayaan hari Tani Nasional 24 September 2021 ini yaitu mendesak Pemkab Samosir segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang merupakan turunan dari UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan mendesak Pemkab Samosir agar meningkatkan alokasi anggaran pertanian khususnya Pertanian Organik," pungkas Parulian Sianturi.
Sebelumnya diberitakan STKS Samosir minta momentum Peringatan HTN ini membawa semangat perubahan nasib kaum tani dengan penyediaan tanah bagi petani.
"Kami akan tetap bertekad untuk berjuang dan meningkatkan peran petani di semua bidang secara teroganisir dalam Serikat Tani Kabupaten Samosir (STKS), yang merupakan kelanjutan dari Organisasi Forum Petani Samosir Sekitarnya (Fortase) yang didirikan pada 18 April 2005 di tengah-tengah semangat perubahan yang bercita-cita untuk mewujudkan Petani Mandiri, Sejahtera dan Berdaulat," ujar Ketua STKS Samosir, Esbon Siringoringo.
"Kami berharap agar para petani yang menjadi profesi terbanyak yaitu sekitar 80 persen di Samosir mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan kami,"' tambahnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Angel Manihuruk dari KSPPM, Zefri Siboro, Jonter Simbolon, Tiurina Simbolon, Kaslem Situmorang, Paler Sitanggang, Nurita Simbolon, Narisa Simanjuntak dari STKS dan Pdt Samuel Sihombing dari Puro Coffe and Resto.
(GB-ferndt01)
