SAMOSIR, GREENBERITA.com- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir melakukan penenggelaman sebuah kapal milik pemerintah dengan alasan rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.
Kapal yang berasal dari APBD Samosir dengan harga ratusan juta ini dinamai Kapal Patiur Danau Toba sehari-hari digunakan untuk membersihkan sampah dari Danau Toba serta Enceng Gondok.
Atas penenggelaman itu, Komisi III DPRD Samosir menyayangkan tindakan tersebut dan berjanji akan memanggil kepala dinasnya.
"Kita sangat menyayangkan tindakan buang sampah Dinas Lingkungan Hidup di Danau Toba dengan menenggelamkan kapal milik mereka yang berasal dari uang rakyat," tegas Jonner Simbolon yang didampingi Batahan Siringoringo.
Tambahnya, dengan tenggelam nya 2 kapal tersebut maka tidak ada lagi kapal pembersihan di Danau Toba.
Sementara itu, warga yang menyaksikan penyeretan kapal dari Pantai Lopian untuk diseret ke tengah Danau Toba lalu ditenggelamkan, merasa keberatan dan menyayangkan kejadian ini.
"Kenapa ya kok Dinas Lingkungan Hidup yang harusnya menjaga Danau Toba kok malah membuang sampah ke Danau Toba?" tanya Fery Hutahean dengan herannya.
Pemuda yang keseharian nya selalu menggunakan air Danau Toba Samosir mengaku heran kenapa harus dibuang tanpa proses lelang.
"Kenapa tidak dilelang ya, kan uang nya bisa digunakan pemerintah untuk membantu rakyat, sedangkan mobil ambulance saja yang sudah terbakar masih laku untuk dilelang," ujarnya lagi.
Ferry juga mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir lalai dengan tidak melakukan perawatan dengan baik padahal biaya perawatan kapal tersebut disediakan setiap tahunnya.
"Jadi, kemana digunakan uang perawatan selama ini sehingga kapal rusak dan dibiarkan terlantar di pantai Lopian sebelum ditenggelamkan?" tanya Fery Hutahean dengan herannya.
Sementara itu ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir melalui salah satu Kepala Bidang, Erlan Sitorus mengaku bahwa kapal itu sengaja ditenggelamkan.
"Benar, kita tenggelam kan karena sudah rusak dan lapuk akibat terkena hantaman ombak waktu di parkir," jelas Erlan Sitorus.
Menurutnya, pola penenggelaman sudah melalui mekanisme yang ada terkait barang dan aset pemerintah daerah. "Berdasarkan nota dinas Kadis, penenggelaman itu memang sudah menjadi mekanisme resmi yang ada," pungkas Erlan Sitorus.
Bagaimana pernyataan DPRD Samosir menanggapi penyeretan dan penenggelaman kapal pemerintah yang berasal dari uang rakyat ini, simak pada tayangan berikut ini.
