Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan
SURABAYA, GREENBERITA.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan kembali lakukan evaluasi PPKM Darurat pada hari kelima.
Berdasarkan data analisis, Menko Luhut menyebutkan penurunan mobilitas Jawa Bali membaik, jumlah kabupaten/kota yang berwarna hitam turun dari 35 menjadi 27. Meskipun ada penurunan wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Bali masih perlu mendapatkan perhatian lebih ketat.
“Sampai tanggal 6 juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum siginifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan,” kata Menko Luhut saat rapat koordinasi implementasi PPKM darurat di Jatim dan Bali secara virtual, Rabu (07-07-2021).
Menko Luhut dalam paparannya menjelaskan dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30% untuk menurunkan kenaikan kasus, meskipun angka idealnya minimal 50%.
“Ini berkali-kali saya katakan, 30% itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30%-50%, ya paling tidak 40%. Baru itu akan menjadi membaik," katanya.
Lebih lanjut Menko Luhut menjelaskan ada sepuluh kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah berada di Bali dan Jawa Timur, yaitu Karangasem Bali -4,72, Tabanan Bali -7,00, Jembrana Bali -7,11, Buleleng Bali -8,42, Bangli Bali -9,53, Klungkung Bali -9,83, Denpasar Bali -10,12 dan Badung Bali -10,75.
Di Jawa Timur penurunan mobilitas meningkat. Namun, Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, dan Kota Pasuruan paling rendah. Ketika peningkatan penurunan mobilitas di Jawa Timur pun terjadi pada semua kabupaten kota, kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu.
Berdasarkan hal tersebut, di Jawa Timur maupun di Bali belum ada kabupaten kota yang mengalami penurunan mobilitas >30 persen.
“Jatim dan Bali ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas setidaknya >30 persen," kata Menko Luhut.
Adapun upaya penurunan mobilitas menurut Menko Luhut, perlu difokuskan pada aktivitas masyarakat di malam hari. Indikator lampu di malam hari masih menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama di Bali. Selain itu juga perlu penertiban yang tegas dari aparat terkait disiplin penggunaan masker yang rendah dan aktivitas di malam hari di Bali yang dilakukan oleh wisatawan.
Oleh karena itu, Menko Luhut meminta kepada pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri untuk dapat menekan pergerakan masyarakat dan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan. “Saya titip untuk lebih intens lagi, untuk mengajak masyarakat untuk patuh terhadap prokes ini, ini tidak bisa main-main lagi, karena kalau terus kaya gini kita akan evaluasi dan saya akan usul ke Presiden agar kita lakukan lebih ketat,” tegas Menko Luhut.
Update Jawa Timur dan Bali
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaporkan beberapa poin yang sudah pihaknya lakukan sejak diberlakukannya PPKM Darurat. Pertama, yaitu proses pemetaan sudah dilakukan untuk cek poin pengendalian mobilitas di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur. Kedua, proses operasi yustisi yang memberikan hasil yang efektifitas dalam pengendalian aktivitas masyarakat.
“Namun, memang tren kasus Covid-19 di Jawa Timur masih mengalami kenaikan bahkan kemarin tercatat kenaikan tertinggi selama Covid-19 ini ada yaitu mencapai 1.808,” ungkap Gubernur Jatim.
Selain itu Gubernur Khofifah juga melaporkan kondisi BOR ICU 87%, isolasi 82%, RS darurat lapangan 70%, dan Rumah observasi 56%. Dikatakan zona hitam jika BORnya di atas 80%. Upaya yang dilakukan yaitu untuk zona merah yaitu mengkonversi 15% ICU dari ruang inap yang dikonversi untuk perawat covid. Untuk zona hitam mengkonversi 25% ICU dari ruang rawat inap yang dikonversi untuk perawatan covid.
“Untuk BOR isolasi mengkonversi 30% untuk zona merah, dan mengkonversi minimal 40% untuk zona hitam,” jelas Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menyebutkan telah ada berbagai titik-titik penyekatan di Jawa Timur, sedangkan vaksinasi Jawa Timur masih tertinggi dari penggunaan dosis, target 300.000 vaksinasi harian per kabupaten/kota.
Senada dengan Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali I Wayan Koster pun melaporkan perkembangan-perkembangan yang sudah dilakukan di Bali. Menurutnya Bali terus meningkatkan target vaksinasi setiap harinya. Saat ini di Bali vaksinasi tahap pertama sudah mencapai 79,4%, dan 25% untuk vaksinasi tahap kedua.
Untuk percepatan vaksinasi Gubernur Bali juga sudah mulai mencanangkan vaksinasi untuk pelajar usia 12 sampai 17 tahun sejak dua hari lalu. Setiap harinya akan terjadi peningkatan pencapai vaksinasi di Bali agar pertengahan Juli vaksinasi tahap pertama dapat memenuhi target.
Untuk pelaksanaan PPKM Darurat di Bali, Gubernur I Wayan mengakui pihaknya sudah secara terus-menerus melakukan koordinasi dan juga pelaksanaan di lapangan bersama TNI, Polri, dan kabupaten/kota se-Bali. Namun memang belum terjadi perubahan siginfikan pada mobilitas masyarakat.
“Oleh karena itu sesuai arahan Bapak, kami akan berkumpul lagi meningkatkan pengawasan serta operasi yustisi dalam rangka pengendalian mobilitas di lapangan ini,” ujar Gubernur I Wayan Koster.
Dikatakan I Wayan, dampak PPKM Darurat di Bali memang belum terlihat sebagaimana kasus yang terjadi masih meningkat per harinya. Kasus sembuh masih rendah dibandingkan kasus baru, namun kasus meninggal tidak ada penambahan siginifkan. Kasus aktif secara kumulatif per hari ini itu mencapai 2.697. Di Rumah Sakit 774 atau 46%, di karantina sebanyak 1.913 kasus.
“Hari ini di Bali merupakan yang tertinggi Pak, kasus baru sebanyak 505 orang, sembuh 110, dan meninggal 8 orang,” katanya.
Hal ini dikatakannya karena Bali meningkatkan tracing sampai 200% dari sebelum PPKM Darurat yang hanya seribu tracing namun saat ini Bali per hari rata-rata melakukan tracing sebanyak di atas 3 ribu jiwa sehingga terjadi peningkatan kasus yang ditemui. Bali akan terus menggencarkan tracing dan testing ini serta meningkatkan ketersediaan layanan di rumah sakit. Kecukupan oksigen di Bali pun dilaporkan masih cukup untuk 3 bulan ke depan.
Untuk mobilitas penduduk, Gubernur I Wayan mengatakan di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk pihaknya akan mempertegas tindakan di lapangan sesuai Surat Edaran.
“Bagi masyarakat yang belum memiliki kartu vaksin dan hasil antigen non-reaktif akan dikembalikan dan tidak boleh menyebrang sehingga mobilitas yang memungkinkan penularan Covid-19 ini dapat kami kendalikan," pungkasnya.
