Bermahkota Adat Batak, Bupati dan Wabup Samosir Hadiri Syukuran Pelantikan -->

VIDEO

Bermahkota Adat Batak, Bupati dan Wabup Samosir Hadiri Syukuran Pelantikan

Radio samoir Green
Jumat, 30 April 2021

Bermahkota Adat Batak, Pemimpin Baru Samosir Vandiko Gultom dan Martua Sitanggang Hadiri Syukuran

GREENBRITA.com -
Dengan bermahkotakan tanda uluan (pemimpin, red) rakyat Samosir, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dan Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang beserta Ibu boru Situmorang memasuki halaman Kantor Bupati Samosir guna mengikuti kegiatan Syukuran atas Pelantikan Bupati Samosir dan Wakil Bupati Samosir pada Jumat, 30 April 2021.


Rombongan Bupati Samosir didampingi Sekda Samosir Jabiat Sagala, Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Maroha Sinaga, Kejari Samosir Tulus Tampubolon, Ketua KPU Samosir Ika Rolina Samosir dan Kasdim Taput Mayor Ojak Simarmata.


"Puji Tuhan, kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh sukacita," ujar Vandiko Gultom ketika dikonfirmasi greenberita.


Turut Hadir dalam kegiatan yang tetap mengikuti protokol kesehatan tersebut tokoh pemrakarsa Samosir Amko Sitanggang, Tokoh Masyarat Samosir Mangindar Simbolon dan seluruh sekitar 200 undangan.


Wartawan Dicegah Lakukan Peliputan


Sementara itu, pada acara syukuran pelantikan Bupati Samosir ini, sempat terjadi perdebatan antara wartawan yang hendak meliput dengan petugas di pintu depan kantor Bupati yang diawasi pihak keamanan dan Satpol PP. 


"Orang yang dapat mengikuti acara ini harus ada undangan resmi yang ditunjukkan setiap orang yang hendak masuk," ujar petugas pintu masuk.


Apabila orang mencoba masuk tanpa surat undangan, maka pihak keamanan dan satpol PP berusaha untuk menghalangi dengan alasan pencegahan penyebaran Covid 19 yang kian hari semakin banyak. 


Para wartawan juga tidak diberikan masuk oleh pihak keamanan dan Satpol PP sehingga terjadi dialog dan perdebatan.


Para jurnalis menganggap bahwa tindakan untuk melarang dan menghalau wartawan sudah termasuk menghalangi tugas pokok wartawan yang diatur UU Pers Nomor 40/99.


Namun tidak berselang lama, terjadi komunikasi dari pihak Pemkab dan akhirnya memperkenankan wartawan untuk meliput kegiatan tersebut.

(GB-RIZAL/REL)

Loading...