Notification

×

Iklan

Iklan

DPRD Samosir: Pembangunan Harus Sesuai Kepentingan Umum, Bukan Pribadi

15 Feb 2021 | 14:51 WIB Last Updated 2021-02-15T11:33:40Z

Komisi III DPRD Samosir Jonner Simbolon pada Reses DPRD Dapil Idi Aula HKBP Bolon 
GREENBERITA.comDPRD Samosir menyatakan akan selalu siap menampung semua aspirasi dari masyarakat Samosir.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samosir Jonner Simbolon pada Reses DPRD Dapil I, Senin 15 Februari 2021 di Aula HKBP Bolon, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

"Kami selalu menyarankan agar pelaksanaaan pembangunan dilaksanakan sesuai skala prioritas, serta harus melihat azas manfaat terhadap kemaslahakan umum, tidak kepentingan pribadi atau golongan," ujar Jonner Simbolon.

Terkait anggaran, Wakil Ketua DPRD Samosir Nasib Simbolon menyatakan bahwa anggaran yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dari mulai APBD, Dana Desa.

Terkhusus Dana Desa,  aparat desa wajib mengkonfirmasikannya secara luas. 

"Masyarakat juga punya hak untuk mengawasi Dana Desa tersebut, karenanya semua elemen harus berperan aktif dalam pembangunan, tidak terkecuali, tentunya sesuai dengan porsi masing-masing," ujar Nasib Simbolon.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Samosir
Saur Tua Silalahi mengajak masyarakat supaya belomba membangun Kabupaten ini.

"Jika kita mau apapun bisa kita kerjakan untuk kemajuan Samosir yang kita cintai ini," tegas Saur Tua Silalahi.

Dijelaskannya, semua elemen tak terkecuali, termasuk pemerintah desa merupakan perangkat penting dalam pembangunan. 

Ketika masyarakat menilai kinerja dewan, apakah ada kemajuan atau tidak itu juga menjadi sebuah masukan berharga.

"Contohnya, apakah pelayanan rumah sakit atau tenaga medis ada perubahan atau tidak. Kepala Dinas kesehatan memang sudah pernah berjanji akan melakukan evaluasi kinerja tenaga medis, DPRD Samosir akan menagih janji tersebut, maka jika ada keluhan warga mengenai pelayanan kesehatan di Kabupaten Samosir, sampaikan saja kepada dewan," tambah Saur Silalahi 

Menurut Saur, Kepala desa harus mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat serta kreatif dan mampu melakukan inovasi.

Anggota DPRD Renaldi Naibaho menyoroti masalah pendidikan yang merupakan unsur vital dalam pembangunan sumber daya manusia.

 "Juga masalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber dana PNPM agar dilaksanakan secara baik, jangan ada lagi tunggakan, supaya tidak ada persoalan hukum," ungkapnya.

Sedangkan Anggota DPRD Samosir Russel Baringin Sihotang menginginkan agar masyarakat tidak sungkan menyampaikan aspirasi kepada dewan yang walau anggaran terbatas. 

"Semua usulan pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap" sebut Russel.

Pada sesi tanya jawab, seorang warga kelurahan Pangururan Arifin Naibaho, menyampakan permasalahan persampahan yang menurutnya kerap terjadi penumpukan sampah di Pangurura sehingga menimbulkan aroma bau busuk.

"Kami berharap kiranya anggota dewan memberikan saran kepada instansi terkait yang mengurusi masalah  persampahan," jelasnya.

Kegiatan reses tersebut dihadiri anggota dewan Dapil I  Samosir yang terdiri dari delapan orang, undangan dari  masyarakat dan OPD. (Gb-ferndt01)