 |
| Ketua KPU RI, Arief Budiman |
SAMOSIR,GREENBERITA.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengungkapkan berbagai catatan kilas balik pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Capaian-capaian tersebut akan menjadi warisan positif bagi demokrasi di Indonesia. Saat ini Indonesia bukan hanya dinilai mampu menahan kestabilan demokrasi, tetapi banyak negara berniat belajar pemilu dan demokrasi dari Indonesia.
Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan hal tersebut saat menggelar kegiatan Malam Ramah Tamah bersama seluruh Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD, di Jakarta Minggu (29/9/2019)
Perlu diketahui, KPU memfasilitasi Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD mulai dari registrasi, transportasi, akomodasi, hingga mengantarkan ke Gedung Nusantara DPR MPR untuk pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD dan MPR serta diserahterimakan kepada Sekretariat Jenderal DPR, DPD dan MPR pada tanggal 1 Oktober 2019.
"Catatan penting Pemilu 2019 antara lain jumlah pemilih, penyelenggara dan kandidat terbesar yang dilaksanakan serentak dalam hari yang sama. Lebih dari 200 ribu kandidat yang berkompetisi mewakili lebih dari 260 penduduk Indonesia, dan hasilnya adalah tentu orang-orang pilihan. Bahkan pada Pemilu 2019 ini 99,5 persen hasil TPS sudah bisa diakses di laman KPU dan LHKPN calon terpilih juga sudah 100 persen diselesaikan. Ini warisan yang luar biasa," tutur Arief di depan 711 orang dengan rician 575 anggota DPR dan 136 orang anggota DPD seperti dikutip dari kpu.go.id.
Arief menambahkan, pasca reformasi Pemilu 1999 hingga Pemilu 2014, tren partisipasi masyarakat cenderung menurun. Namun pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi meningkat tajam hingga mencapai 82 persen. Keberhasilan ini bukan hanya peran KPU, Bawaslu dan DKPP, tetapi juga peran penting partai politik dan para calon yang bergerak luar biasa dalam mendukung tingginya partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019.
Di kesempatan yang sama, Komisioner KPK Alexander Marwata sebagai keynote speaker turut menyampaikan paparannya tentang tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi di depan para Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD.
"Perjuangan untuk pemberantasan korupsi ini butuh kerja sama dan kerja keras bersama, bukan hanya KPK, tetapi butuh peran serta seluruh lembaga negara. Angka penindakan korupsi KPK hampir 67 persen berasal dari partai politik, DPR, DPRD dan kepala daerah, hingga mencapai hampir 400 orang. Ini bukan prestasi, tetapi tragedi, karena wakil rakyat dan pilihan rakyat yang amanahnya disalahgunakan. Salah satu akar persoalannya adalah mahalnya biaya politik, sehingga muncul pendapat agar pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara langsung seperti sekarang ini," papar Alexander.
Alexander juga meluruskan, bahwa keberhasilan KPK itu bukan diukur dari berapa banyak pelaku korupsi yang ditangkap, tetapi bagaimana Indeks Persepsi Korupsi (IPK) bisa naik dan investasi lancar di Indonesia. KPK saat ini pun telah mempunyai program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dengan berbagai pihak, namun Alexander menyoroti program KPK ini malah tidak banyak diberitakan dan hanya OTT yang sering menjadi bahan pemberitaan di media massa.
