 |
| Ilustrasi |
Melansir dari dinamikajambi, Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Jambi, Inta Umri Habibi atau lebih dikenal Iin Habibi menegaskan hal itu saat dikonfirmasi, Rabu (3/4/2019).
“Tujuan kami adalah, agar praktek kotor money politik ini berkurang. Mengacu pada Undang-undang saat ini, bahwa yang menerima tidak bisa di pidanakan. Yang di pidanakan, yang memberi. Berbeda dengan pilkada kemarin,” imbuh aktivis kampus ini.
Dikatakannya, program ini merupakan inisiatif Badko HMI Jambi. Melalui diskusi dan pengkajian, HMI kembali membuat program setelah sebelumnya mengukuhkan 400 kadernya sebagai pemantau pemilu 2019.
Para mahasiswa dari berbagai kampus itu lanjut Iin, bakal mengintip upaya money politik seperti pembagian sembako disertai kartu nama atau permintaan untuk dipilih, bakal jadi sasaran.
“Itukan sudah masuk kategori money politik dalam undang-undang. Itu nanti bisa dilaporkan baik yang memberi caleg atau pun tim yang terdaftar dalam struktur. Bisa di diskualifikasi,” katanya.
Tak main-main, jumlah ratusan peserta pelatihan itu rupanya masih lingkup Kota Jambi saja. Iin bilang, pelatihan akan menyebar ke 8 pengurus HMI kabupaten/kota.
Lantas, siapa yang membiayai para kader ini? Iin menyebutkan, kegiatan ini dari niat dan semangat para aktivis kampus dalam pesta demokrasi. Memang, lanjutnya, ada kas dari CSR perusahaan seperti PTPN VII atas kegiatan HMI lalu yang dimanfaatkan kesini.
Nah loh, hati-hati para caleg. Mahasiswa sudah memantau pergerakan money politik. (Dj/G5)
