 |
| Susilo Bambang Yudhoyono bersama Edhie Baskoro Yudhoyono | instagram |
Pihaknya juga tidak mempersoalkan apabila Kepala Daerah yang diusung partainya justru memilih capres-cawapres berbeda dari yang diusung partai pada Pilpres 2019 mendatang.
Menurutnya, apa yang dilakukan kepala daerah dari partainya itu hanya persoalan pilihan personal di bilik suara. Kader atau simpatisan Gerindra maupun PDIP sebagai partai yang kadernya sebagai capres juga sebutnya belum tentu memilih pasangan yang diusung partainya.
"Apakah partai PDIP dan Gerindra seratus persen kadernya atau simpatisannya juga akan mendukung hal yang sama? Belum tentu. Kembali ke masing-masing pribadi kan, datang ke bilik," kata Ibas di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu, 11 November 2018 sebagaimana dilansir merdeka.com.
Dijelaskannya, survei internal partainya menyebutkan bahwa mayoritas kader akan memilih Prabowo-Sandi. Tapi ada juga yang memilih Jokowi karena faktor wilayah dan kultural. Bagi kadernya yang memilih Jokowi-Ma'ruf, pihaknya tak akan memberi sanksi.
"Sekarang kita tidak bisa memberikan punishment (hukuman). Kita hanya bisa menyerukan, tapi kalau memberikan punishment tidak bisa," tandas Ibas.
Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan mengomentari tentang Partai Demokrat yang membiarkan kadernya untuk memilih pasangan capres-cawapres pilihan pribadi saat hari pencoblosan 17 April 2019.
Pihaknya lanjut Ahmad Muzani tidak ingin selalu memaksa kader partai koalisi untuk mendukung capres-cawapres Prabowo-Sandi.
"Kadang-kadang ya kita harus memberikan toleransi terhadap keputusan partai politik tersebut untuk memberi kelonggaran kepada partainya. Karena itu ya kita tidak maksa-maksa lah. Kalau mau berjuang memenangkan Prabowo-Sandi mari bersama-sama, tapi kalau kemudian cara memenangkannya mereka ada cara sendiri, ya mudah-mudahan berhasil," tutur Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 13 November 2018.
Muzani menyampaikan, memang seharusnya setiap kader mematuhi keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya. Termasuk, keputusan Demokrat yang sudah resmi mendukung Prabowo-Sandi.
"Dan konsekuensi dari keputusan politik partai di tingkat pusat mestinya itu diikuti oleh seluruh eksponen partai di semua tingkatan dan dipatuhi oleh seluruh calon anggota DPR juga di semua tingkatan," katanya.
Wakil Ketua MPR ini memahami jika pembebasan arah dukungan ini memiliki efek terhadap militansi kader Demokrat dalam memenangkan Prabowo-Sandi. Namun, Muzani menyerahkan permasalahan itu menjadi tanggung jawab Demokrat.
"Sepenuhnya menjadi cara Demokrat untuk mengambil langkah politik kami tidak bisa mengambil atau mekasa apapun terhadap Partai Demokat," pungkasnya.
Dirinya yakin jika partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut akan menjaga komitmen mendukung Prabowo-Sandi. Dia juga yakin koalisinya solid.
"Demokrat saya kira baik-baik saja. Demokrat saya kira berusaha komitmen. Tapi komitmen kan masalahnya enggak gampang," tuturnya. (AS/mdk/lp6)
