GREENBERITA.com- Pemerintah Kabupaten Samosir mendorong investasi sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal. Hingga 2025, realisasi investasi di Kabupaten Samosir tercatat mencapai Rp1,771 triliun..jpg)
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk membuka Forum Investasi bertema penguatan sinergi investasi, CSR dan ekonomi lokal untuk pariwisata berkelanjutan di Hotel Labersa, (15/10- fando)
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, saat membuka Forum Investasi bertema penguatan sinergi investasi, Corporate Social Responsibility (CSR), dan ekonomi lokal untuk pariwisata berkelanjutan di Hotel Labersa, 15 Oktober 2026.
Forum yang digelar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir itu mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, pengelola kawasan pariwisata, perbankan, dunia usaha, investor hingga pelaku ekonomi lokal.
Ariston mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan pariwisata Samosir yang terus berkembang. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Samosir sebagai destinasi wisata internasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor utama dan paling penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kegiatan penanaman modal harus terus didorong dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujar Ariston.
Sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba dan kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Samosir memiliki daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kondisi tersebut membuka peluang investasi mulai dari usaha mikro hingga usaha berskala besar.
Ia menegaskan, sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penggerak ekonomi daerah. Kekayaan alam, budaya dan kearifan lokal harus dikelola secara berkelanjutan agar pertumbuhan pariwisata berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Melalui forum investasi ini, Pemerintah Kabupaten Samosir mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor untuk menanamkan modal serta menjalankan usahanya di Samosir,” katanya.
Untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi dunia usaha, Pemkab Samosir telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.
Kebijakan tersebut mencakup pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah, serta pemberian modal kepada pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi. Kemudahan lainnya meliputi penyediaan informasi peluang investasi, fasilitasi lahan, serta penyederhanaan dan percepatan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
Namun, Ariston mengingatkan bahwa kemudahan investasi harus diimbangi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Setiap pelaku usaha berhak mendapat insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan undang-undang, namun harus memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR sebagai komitmen moral dan etis perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Ariston.
Menurutnya, CSR juga dapat menjadi instrumen kolaborasi untuk memperkuat pembangunan daerah. Pelaku usaha diharapkan menyelaraskan program CSR dengan prioritas pemerintah agar manfaatnya tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah perkembangan investasi di Samosir. Investor diharapkan membuka peluang kerja sama dengan pelaku UMKM sehingga produk lokal mendapat akses pasar.
“Investor kami harapkan dapat berkolaborasi dengan pelaku UMKM, sehingga produk masyarakat, baik kerajinan tangan maupun kuliner, dapat terserap dengan baik,” ujarnya.
Pemkab Samosir turut mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui program subsidi bunga nol persen bagi UMKM sebagai upaya membuka akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan usaha lokal.
Ariston menegaskan, pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, investor, perbankan, pelaku usaha hingga masyarakat.
“Mari berperan aktif sesuai kapasitas masing-masing. Melalui forum ini, kita harapkan tercipta komitmen bersama, kesepakatan kerja sama serta langkah konkret yang dapat diimplementasikan langsung di lapangan demi kemajuan pariwisata Samosir,” ajaknya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, menjelaskan forum tersebut menjadi ruang dialog interaktif untuk memperoleh informasi mengenai kemudahan dan kendala perizinan, sekaligus mempromosikan peluang investasi serta penguatan ekonomi lokal.
Forum itu juga menjadi sarana sosialisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk kontribusi pelaku usaha terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan.
“Forum ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat,” jelasnya.
Forum Investasi tersebut diikuti PHRI, KADIN, BPODT, pemerintah, pelaku usaha dan investor. Pembahasan dibagi dalam dua sesi, yakni profil investasi dan pariwisata DPSP Danau Toba-Samosir serta sosialisasi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Kegiatan turut dihadiri Asisten Deputi Manajemen Investasi Kementerian Pariwisata Ari Prasetyo mewakili Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Haryo Yudho Sedewo, Direktur Destinasi Pariwisata BPODT Mosanda Tampubolon, Asisten Direktur Kantor Perwakilan BI Sumatera Utara Hasudungan P. Siburian, Sekretaris DPMPTSP Sumut Bisman Ritonga, Ketua Kadin Taput Maya Situmorang, perwakilan Bapperida Sumut Ronny Iswandi, Forkopimda Samosir, para pejabat Pemkab Samosir, pimpinan OPD, pelaku usaha dan investor.
Melalui forum tersebut, Pemkab Samosir menegaskan bahwa investasi tidak boleh berhenti pada capaian angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat masyarakat dan menjaga keberlanjutan pariwisata Samosir.**(Gb-fando01)
.jpg)
