GREENBERITA.com- Pemerintah Kota (Pemko) Medan menargetkan pembenahan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh dengan merevitalisasi 41 puskesmas serta meningkatkan kapasitas dua rumah sakit milik pemerintah daerah. Langkah ini diarahkan untuk mengatasi berbagai persoalan layanan kesehatan, mulai dari antrean pasien hingga keterbatasan kamar rawat inap dan ketersediaan obat.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyampaikan tanggapan terhadap penjelasan DPRD Kota Medan atas Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, (9/11-fando)
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyampaikan tanggapan kepala daerah terhadap penjelasan DPRD Kota Medan atas Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11/26).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Medan serta pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.
Dalam tanggapannya, Rico mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Medan, khususnya tim pengusul dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang telah menginisiasi Ranperda tersebut.
Menurutnya, regulasi ini menjadi landasan penting untuk menjawab persoalan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti antrean panjang di puskesmas dan rumah sakit, keterbatasan kamar rawat inap, ketersediaan obat-obatan hingga kepastian biaya pengobatan, termasuk pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC).
"Ranperda ini menjadi landasan yang sangat penting bagi langkah konkret yang sedang dan akan kita laksanakan," kata Rico.
Ia menegaskan, penguatan infrastruktur kesehatan menjadi salah satu prioritas Pemko Medan. Saat ini, pemerintah kota tengah mengupayakan revitalisasi dan optimalisasi 41 puskesmas agar tidak hanya menjadi tempat berobat, tetapi juga pusat pelayanan promotif dan preventif atau pencegahan penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat.
Penguatan pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan dasar sekaligus mengurangi beban rujukan ke rumah sakit.
Selain itu, Pemko Medan juga akan menyempurnakan fungsi RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar melalui peningkatan kapasitas kamar rawat inap, kelengkapan alat medis, kompetensi tenaga kesehatan serta sistem rujukan yang terintegrasi dengan seluruh puskesmas.
"Kami ingin memastikan ketika seorang warga berobat di puskesmas dan perlu dirujuk, prosesnya bisa berjalan mudah, informasi penatalaksanaan akurat, dan layanannya terjamin," ujarnya.
Rico juga menyatakan dukungan terhadap arah pengaturan Ranperda yang mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, penguatan pelayanan primer, kejelasan alur rujukan serta prioritas penanganan pasien darurat sebelum urusan administrasi.
Dukungan tersebut meliputi keterbukaan informasi ketersediaan kamar rawat inap, perlindungan pasien pengguna jaminan kesehatan, kepastian penyediaan obat, perlindungan tenaga kesehatan, transparansi pembiayaan, pengawasan mutu layanan hingga integrasi sistem informasi kesehatan daerah.
Dalam pembahasan selanjutnya, Rico menyampaikan tiga catatan penting untuk penyempurnaan Ranperda.
Pertama, penyelarasan sistem kesehatan berbasis promotif dan preventif dengan revitalisasi 41 puskesmas serta peningkatan kapasitas dua RSUD. Upaya ini didukung penyediaan anggaran sarana dan prasarana serta penambahan tenaga kesehatan melalui APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Kedua, penyempurnaan ketentuan program UHC Premium dan pembiayaan kesehatan agar anggaran mendukung penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan secara tepat sasaran, efisien dan berkelanjutan.
Ketiga, penyempurnaan mekanisme pengaduan masyarakat dan pengawasan mutu pelayanan, termasuk pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar standar pelayanan kesehatan.
Ia menambahkan, pembahasan juga perlu mendalami kewenangan dan koordinasi antarperangkat daerah, kesiapan sumber daya, implikasi pembiayaan serta mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan.
Rico berharap, setelah disahkan, Ranperda tersebut tidak sekadar menjadi regulasi, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
"Warga tidak lagi kesulitan mencari tempat perawatan, obat tersedia sesuai kebutuhan, tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan nyaman, puskesmas di seluruh kecamatan berfungsi optimal, serta RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar mampu memberikan pelayanan setara dengan standar rumah sakit terbaik," tegasnya.
Rico menyatakan Pemko Medan siap bekerja sama secara terbuka dengan DPRD Medan untuk membahas dan menyempurnakan Ranperda sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melalui regulasi tersebut, Pemko Medan berharap terbangun sistem kesehatan yang lebih terintegrasi, merata, serta memberikan perlindungan dan kepastian pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.**(Gb-fando01)
.jpg)
