Kepala Biro Perekonomian Sumut Evan Botung Daulay mengatakan posisi tersebut telah dipertahankan selama dua bulan terakhir. Hal itu disampaikannya dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (6/10/2026).
“Sumut dari data BPS, nomor empat terendah se-Indonesia,” kata Evan.
Menurutnya, gerakan pangan murah menjadi salah satu strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam menekan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga pangan.
Biro Perekonomian juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terpenuhi, serta mempertahankan harga eceran tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok.
"Ini sesuai arahan Pak Gubernur untuk menjaga kestabilan harga," katanya.
Evan juga menyebut pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini berada di kisaran 5%. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemprov Sumut menerapkan kebijakan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
"Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kebijakan ekonomi selalu kami jalankan dengan berkolaborasi," ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sumut rutin melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) terhadap kebijakan intervensi agar dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Pengendalian harga dilakukan melalui kolaborasi lintas OPD dan BUMD, termasuk mengintervensi pasar, mengamankan pasokan pangan, serta menggelar pasar murah untuk mengantisipasi lonjakan harga.
"Kami berusaha untuk menjaga agar pasokan ini tetap terjaga di pasar, tidak ada yang namanya kelangkaan lagi. Dan biasanya ketika isu kelangkaan itu sudah mulai, kami juga punya BUMD yang bergerak di bidang pangan, itu yang mengintervensi dalam artian menjaga pasokan," kata Evan.**(Gb-fando01)










