Notification

×

Iklan

Iklan

Raih Terbaik II Nasional, Pemko Medan Tegaskan Keseriusan Awasi Praktik Kecurangan JKN

19 Nov 2026 | 10:35 WIB Last Updated 2026-11-19T03:35:58Z

Wali Kota Medan diwakili Plt Kadis Kesehatan Kota, Surya Syahputra Pulungan meraih Terbaik II Kategori Tim Pencegahan Kecurangan (PK) JKN Tahun 2026 dalam acara 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (18/11- fando)



GREENBERITA.com- Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mengawasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbuah penghargaan tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H Zakiyuddin Harahap, Pemko Medan berhasil meraih Terbaik II Kategori Tim Pencegahan Kecurangan (PK) JKN tingkat kabupaten/kota Tahun 2026.


Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Medan Rico Waas yang diwakili Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya Syahputra Pulungan, dalam acara 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (18/11/2026).


Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar.


Capaian tersebut merupakan apresiasi atas upaya Pemko Medan memperkuat pengawasan dan mencegah praktik kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN, sekaligus mendorong tata kelola jaminan kesehatan yang transparan, berintegritas, dan akuntabel.


Usai menerima penghargaan, Surya Syahputra Pulungan menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diraih Pemko Medan.


"Alhamdulillah, hari ini Kota Medan kembali meraih penghargaan nasional sebagai Terbaik II Kategori Tim Pencegahan Kecurangan (PK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat kabupaten/kota Tahun 2026. Ini merupakan keberhasilan dari Tim PK JKN dibawah pembina bapak Wali Kota Medan Rico Waas", kata Plt Kadis Kesehatan Surya Syahputra Pulungan.


Pencegahan kecurangan dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan Program JKN. Sebab, praktik tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta kepercayaan masyarakat.


Dalam sambutannya, Menko Pemberdayaan Masyarakat RI Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan agar tidak ada ruang bagi praktik kecurangan yang mengancam keberlangsungan Program JKN.


Ia menekankan pentingnya penguatan regulasi, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, serta perlindungan terhadap pelapor guna membangun sistem jaminan kesehatan yang transparan dan akuntabel.


Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan pengendalian kecurangan menjadi salah satu prioritas untuk menjaga keberlangsungan JKN dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.


BPJS Kesehatan terus memperkuat kebijakan, kompetensi sumber daya manusia, tata kelola, serta kerja sama lintas sektor.


 Selain itu, Tim Anti-Kecurangan JKN telah dibentuk di seluruh jenjang organisasi, mulai dari pusat, wilayah hingga cabang.


Pengawasan juga diperkuat melalui penerapan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI), monitoring dan pelaporan kegiatan anti-kecurangan, serta pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).


“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Prihati.


Ia menegaskan, pencegahan kecurangan membutuhkan pendekatan menyeluruh melalui penguatan sistem, deteksi dini, serta penanganan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.


Pentingnya pengawasan juga terlihat dari besarnya cakupan kepesertaan JKN. Hingga 1 November 2026, jumlah peserta tercatat mencapai sekitar 285,8 juta jiwa atau setara 98,5 persen dari total penduduk Indonesia.


Dengan cakupan tersebut, pengawasan berkelanjutan diperlukan terhadap pelayanan kesehatan, pembiayaan, pengelolaan data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.


Pentingnya pengawasan juga terlihat dari besarnya cakupan kepesertaan JKN. Hingga 1 November 2026, jumlah peserta tercatat mencapai sekitar 285,8 juta jiwa atau setara 98,5 persen dari total penduduk Indonesia.


Dengan cakupan tersebut, pengawasan berkelanjutan diperlukan terhadap pelayanan kesehatan, pembiayaan, pengelolaan data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.


BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan pendekatan pelayanan dari volume-based menjadi value-based healthcare, yang menitikberatkan pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan biaya lebih efisien.


Melalui penghargaan Terbaik II tingkat nasional ini, Pemko Medan diharapkan semakin memperkuat pengawasan penyelenggaraan Program JKN agar pelayanan kesehatan masyarakat berjalan transparan, tepat sasaran, berkualitas, dan bebas dari praktik kecurangan.**(Gb-fando01)