wilayah Sumut. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah pekerjaan terhambat faktor cuaca saat memasuki penghujung 2026.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan DPRD Sumut tentang Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut 2026 di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol Nomor 02, Medan, Jumat (21/8/2026).
Dalam rapat tersebut juga disampaikan pendapat Gubernur terhadap Ranperda Perlindungan Konsumen dan Ranperda Kepemudaan.
Rapat paripurna dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus beserta para Wakil Ketua, anggota DPRD Sumut, serta para pejabat pimpinan OPD Pemprov Sumut.
Di sela rapat, Bobby juga menyinggung aspirasi masyarakat terkait percepatan realisasi bantuan bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam Perda APBD 2026.
Bantuan tersebut antara lain mencakup bantuan sosial (Bansos), bantuan rumah ibadah, organisasi kemasyarakatan, dan bantuan lainnya.
"Khususnya kepada Biro Kesra agar segera mempercepat realisasi anggarannya," ujar Bobby Nasution.
Usai rapat paripurna, Bobby kembali menekankan percepatan pembangunan fisik di seluruh daerah. Menurutnya, waktu yang telah mendekati September 2026 atau akhir triwulan III membuat capaian realisasi pembangunan menjadi perhatian penting menjelang tutup tahun.
"Hari ini yang juga perlu kita percepat tentu pelaksanaan (pembangunan) fisik. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada kendala nanti kalau menjelang akhir tahun. Walaupun sekarang kita bersyukur curah hujan belum terlalu tinggi, bahkan di beberapa daerah itu panas. Jadi jangan sampai nanti pengerjaan terkendala cuaca (musim hujan)," tegasnya.
Bobby mengatakan percepatan pembangunan juga dilakukan melalui peninjauan langsung ke berbagai wilayah di Sumut. Bersama Wakil Gubernur Surya dan jajaran, ia saat ini tengah meninjau wilayah Kepulauan Nias guna memastikan program pembangunan berjalan efektif.
"Yang pasti kita rancang sebelum akhir tahun ini, akan berkantor di wilayah lainnya (setelah Kepulauan Nias)," katanya.
Selain Kepulauan Nias, Bobby menyebut dirinya bersama jajaran Pemprov Sumut akan berkantor di sejumlah wilayah lain, seperti Tabagsel, Pantai Timur, dan Dataran Tinggi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan dapat dipantau secara langsung dan berjalan sesuai target.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus mengapresiasi langkah Gubernur Bobby Nasution dalam mendorong percepatan pembangunan di seluruh daerah.
Pihaknya berharap kesepakatan KUA-PPAS antara eksekutif dan legislatif segera dilanjutkan dengan pembahasan Ranperda P-APBD Sumut 2026 sesuai jadwal.**(Gb-ferndt01)





