Wagub Sumut Surya, ikuti Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam wilayah Sumatera secara virtual di Badan Penghubung Provinsi Sumut Jalan Jambu No. 28 Mentang Jakarta (26/1- dokdiskominfoSU/gb)
GREENBERITA.com–Pemerintah pusat menegaskan percepatan relokasi dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera agar warga terdampak segera keluar dari tenda darurat dan kembali ke hunian layak.
Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Sumatera yang diikuti Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya secara virtual dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumut, Jalan Jambu Nomor 28, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Rapat koordinasi itu membahas skema bantuan dan relokasi bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya kecepatan dan akurasi pendataan oleh pemerintah daerah sebagai dasar penyaluran bantuan.
Ia menyampaikan Presiden memberikan instruksi khusus agar warga tidak terlalu lama berada di tenda darurat.
“Perintah Presiden, warga yang mengungsi di tenda harus segera direlokasi dan tidak berlama-lama tinggal di tenda bencana. Perlu segera dilakukan upaya mengurangi warga yang tinggal di tenda ini,” ujar Tito Karnavian.
Ia menegaskan, keakuratan data menjadi harga mati karena berkaitan langsung dengan penyaluran bantuan, aspek hukum, serta percepatan penanganan pengungsi agar dapat kembali menempati hunian yang layak.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan pembangunan fisik hunian tetap (Huntap) sudah dapat berjalan mulai Februari mendatang.
Ia meminta kerja sama lintas sektor, mengingat waktu menuju hari besar keagamaan semakin dekat.
“Kalau bisa jangan lama-lama, kita harapkan bulan depan kita dapat membangun. Sudah lama warga di sana, apalagi sudah mendekati Ramadan dan Idulfitri. Kita mesti gotong royong agar percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) ini dapat terlaksana,” tutur Maruarar.
Selain itu, Maruarar mengusulkan keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan Huntap di 19 kabupaten/kota pada tiga provinsi tersebut guna membangun kawasan permukiman yang berkelanjutan.
“Kita juga berharap dapat menggerakkan ekosistem yang baik untuk kawasan Huntap nantinya, baik ketersediaan rumah ibadah, sekolah, dan sebagainya,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas skema bantuan nonfisik bagi para penyintas bencana. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan kompensasi uang tunai untuk meringankan beban warga selama masa transisi.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf merinci bantuan jaminan hidup yang akan disalurkan kepada warga terdampak.
“Sesuai dengan arahan Presiden, Kementerian Sosial akan memberikan santunan pada korban meninggal yang diberikan tunai kepada ahli waris sebesar Rp15 juta per korban. Ada juga bantuan jaminan hidup (Jadup) Rp450 ribu per jiwa selama tiga bulan,” jelas Mensos.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang masih tinggal di hunian sementara atau di luar lokasi Huntara.
“Bantuan Jadup digunakan untuk membeli lauk pauk bagi yang tinggal di hunian sementara (Huntara) atau di luar Huntara,” katanya.
Adapun bantuan pembangunan fisik atau perbaikan rumah dibagi dalam tiga kategori, yakni rusak ringan dengan stimulan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta yang disalurkan melalui BNPB dan Kemensos.
Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan sebesar Rp8 juta per keluarga, yang terdiri atas bantuan pembiayaan isi rumah atau perabotan sebesar Rp3 juta serta bantuan penguatan ekonomi sebesar Rp5 juta bagi keluarga yang tinggal di Huntara.(gb-ferndt01)
