Gubsu Bobby Nasution buka acara Konsultasi Publik RKPD Prov Sumut 2027 di Kantor Gubsu Medan, (29/1- dokdiskominfoSU/gb)
GREENBERITA.com–Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya ketepatan indikator pembangunan daerah menjelang tahun 2027.
Penegasan itu disampaikannya saat secara resmi membuka Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027 di Medan.
Dalam forum tersebut, Bobby Nasution mengingatkan seluruh bupati dan wali kota agar serius mencermati capaian pembangunan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, tahun 2027 akan menjadi momentum evaluasi kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun lalu, terlebih sebagian daerah di Sumut terdampak bencana banjir dan longsor.
“Monitoring RPJMD masing-masing, apakah bencana mempengaruhi RPJMD, terkhusus daerah terdampak bencana, ada beberapa perusahaan besar yang dicabut izinnya, tolong perhatikan betul, tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan lainnya,” kata Bobby Nasution di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (29/1).
Selain itu, Bobby Nasution juga meminta pemerintah kabupaten/kota memaksimalkan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada tahun 2026. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan, khususnya pemulihan pascabencana.
“Manfaatkan, maksimalkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini, terutama untuk pemulihan pascabencana dan juga dampaknya, daerah juga boleh melakukan pergeseran anggaran karena bencana banjir tahun lalu terjadi setelah pengesahan APBD 2026,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugerah, menekankan agar konsultasi publik RKPD tidak hanya menjadi agenda formal tahunan. Ia berharap pembangunan pada tahun 2027 mampu menghasilkan lompatan kemajuan yang nyata bagi masyarakat.
“Oleh karenanya, saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan yang konstruktif berbasis data dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” kata Dikky Anugerah.
Dalam Konsultasi Publik RKPD 2027 Sumut tersebut, Pemprov Sumut juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bobby Nasution meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yakni Restorative Justice.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta seluruh organisasi perangkat daerah terkait.**(gb-ferndt01)
