Ketua PDI-P Sumatera Utara Rapidin Simbolon Desak Pemerintah Ungkap Aktor 12 Korporasi Pemicu Bencana Besar di Sumatera (5/12- photo ferndt/gb)
GREENBERITA.com– Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan untuk mengusut dan menindak tegas aktor di balik terjadinya bencana dan tanah longsor di Sumatera, terutama Sumatera Utara. Pernyataan ini menyusul rangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah pada 25 November lalu.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat, 5 Desember 2025, Rapidin menyebut bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga dipicu oleh masifnya perambahan hutan di wilayah perbukitan.
"Ada pembukaan lahan untuk sawit dan alih fungsi kawasan yang berlangsung masif," katanya.
Rapidin menegaskan, dugaan itu kian diperkuat dengan temuan hanyutnya material kayu besar dari hulu-hulu sungai, baik di Tapanuli Tengah maupun Tapanuli Selatan, termasuk di Kecamatan Batangtoru. "Ini bukti penebangan liar," ujar anggota Komisi XIII DPR tersebut seperti dilansir dari Tempo.
Ia meminta agar penanganan bencana tidak berhenti pada pembagian logistik, melainkan juga mencakup perbaikan rumah warga, penataan ulang lahan pertanian, hingga pembangunan kembali infrastruktur. PDIP Sumatera Utara bersama fraksi PDIP di DPR juga mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional.
"Dari lapangan, saya menyatakan ini laik untuk ditetapkan sebagai status darurat bencana nasional," ucap Rapidin.
Terpisah, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengakui banyaknya material kayu yang hanyut dan menyumbat aliran sungai seperti di Aek Godang dan Garoga di perbatasan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. "Itu memang ada faktor manusia," kata Masinton, Jumat, 5 Desember 2025.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara menilai bencana di Sumatera tidak semata-mata dipicu cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar. Direktur WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba, mengatakan citra satelit menunjukkan bahwa kawasan terdampak bencana mengalami kerusakan hutan. "Ini bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan sehingga terjadi bencana," ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut telah mengidentifikasi sejumlah korporasi yang diduga menjadi penyebab bencana ekologis tersebut. Menurutnya, terdapat 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi berkontribusi, meski ia belum bersedia mengungkapkan identitasnya. Ia juga menyatakan akan mencabut sejumlah izin pemanfaatan hutan. "Sekitar 20 perusahaan dengan luas 750 ribu hektare itu tersebar se-Indonesia, termasuk di provinsi yang terdampak banjir," kata Raja Juli pada Kamis, 4 Desember 2025. (Gb-real/gb)
