Demo DPRD Sumut, Aliansi Desak Pemerintah Tanggung Jawab Bencana dan Reformasi Total (10/12- photo greenberita)
GREENBERITA.com– Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana akan menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Sumut pada Jumat, 12 Desember 2025, untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara.
Kordinator Aksi yang juga Ketua Umum Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul,SH,MH didampingi Ketua DPD Sumut HBB Thomson Parapat, Ketua Umum DPP Satu Betor Johan Merdeka dan Ketua Aksi Lamsiang Sihombing di Kantor DPP Horas Bangso Batak menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan aksi ke Kantor DPRD Sumut meminta pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya bencana alam beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara.
"Kami meminta Presiden RI, Kepala BNPB, Pangdam, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM dan Menteri Sosial untuk bertanggung jawab atas terjadinya bencana di Sumatera Utara Ini. Ribuan korban meninggal dunia akibat bencana alam tersebut belum lagi yang masi dalam pencarian dan kami juga sangat kecewa atas sikap pemerintah yang tidak mau menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional," ujar Lamsiang, Rabu (10/12/2025)
Tak hanya itu Lamsiang juga menyesalkan adanya pernyataan dari Kepala BNPB yang mengatakan bahwa bencana alam yang hanya mencekam di media sosial.
"Ada pernyataan seperti itu yang melukai hati kami. dimana sampai saat ini banyak korban yang belum bisa ditemukan akibat terimbun longsong dan banjir. Maka dari itu kami akan aksi dan juga menunut untuk dilakukan Reformasi Total di Pemerintah, jangan cuma di Polri aja ada Reformasi. Karena kedaulatan ada ditangan Rakyat," ungkapnya
Selain itu, Ketua Umum HBB juga meminta agar dilakukan Reformasi Birokrasi, Tangkap Pengusaha Perusak Lingkungan, Tutup Perusahaan yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan dan Perbaiki dan pulihkan lingkungan yang sudah dirusak
"Kami juga meminta Presiden Prabowo untuk memecat Kepala BNPB, BASARNAS dan pejabat pejabat Pemerintah Pusat yang mengeluarkan statemen asal bunyi dan oknum oknum Aparat yang terlibat dan membackup penebangan hutan," pungkasnya Rabu 10 Desember 2025.**(Gb-Ferndt01)
