 |
| Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan |
GREENBERITA.com-Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Komitmen ini ditegaskannya dalam pertemuan bersama jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Permasalahan pertanahan tidak bisa hanya ditangani Kementerian ATR/BPN sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Karena itu, kami sangat terbuka dan menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk bersama-sama menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” ujar Wamen Ossy.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mengingat banyak konflik agraria yang beririsan dengan penetapan kawasan hutan, tata ruang, perlindungan lingkungan, serta aspek penegakan hukum. Oleh karena itu, roadmap penyelesaian harus dirancang secara inklusif dan menyeluruh.
“Spirit kami adalah bagaimana roadmap ini nantinya tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan melalui aksi nyata yang melibatkan semua pihak sehingga penyelesaian konflik agraria bisa lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menegaskan pentingnya menjadikan hak asasi manusia sebagai pijakan utama dalam penanganan konflik agraria. Ia menilai persoalan tanah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Konflik agraria ini bukan sekadar urusan administrasi tanah, tetapi berkaitan dengan bagaimana masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas sumber hidup mereka. Karena itu, Komnas HAM berkomitmen mendorong penyelesaian secara komprehensif berbasis HAM, dengan koordinasi lintas lembaga sebagai kunci,” kata Anies.
Komnas HAM berharap, peta jalan yang sedang disusun dapat menciptakan kesepahaman serta pembagian peran yang jelas antar lembaga untuk menyelesaikan konflik agraria yang selama ini kerap berlarut-larut.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula jajaran Komnas HAM untuk memperkuat sinergi antar institusi.***(Gb-Ferndt01)
