 |
| Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, Sekretaris Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. |
GREENBERITA.com-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan lonjakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2026. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyatakan optimisme pencapaian target tersebut dengan kerja keras dan konsistensi seluruh jajaran kementerian.
“Insyaallah, untuk mencapai itu harus ada (kebijakan, red), karena kami harus menyelesaikan apa yang menjadi target di tahun ini, untuk bisa mencapai apa yang ditargetkan di tahun 2026,” ujar Pudji usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (8/7/2025). Ia didampingi Sekretaris Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) terkait pembahasan awal RAPBN 2026, Pudji memaparkan empat fokus utama kebijakan PNBP ATR/BPN. Pertama, peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk diversifikasi layanan melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT). Kedua, penguatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi, dengan penekanan pada implementasi Sertipikat Elektronik.
Fokus ketiga adalah evaluasi kebijakan tarif untuk mendorong iklim investasi sehat dan berpihak pada masyarakat. Sedangkan fokus keempat adalah optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan aset milik kementerian.
Melalui strategi tersebut, Pudji menyatakan keyakinannya bahwa target PNBP 2026 akan tercapai dengan sinergi dan konsolidasi internal. “Konsistensi menjadi kunci,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN mencatat pertumbuhan rata-rata PNBP sebesar 14,2% per tahun. Sebanyak 97% kontribusi PNBP berasal dari layanan pertanahan, yang kini semakin terdigitalisasi. Per akhir Juni 2025, realisasi PNBP mencapai Rp1,2 triliun atau 37,3% dari target. Diharapkan total penerimaan PNBP tahun ini dapat menembus Rp3,3 triliun, sebagian besar dari layanan pendaftaran tanah yang terus menunjukkan performa tinggi.***(Gb-Ferndt01)
