 |
| Warga Datangi Kantor Inspektorat kabupaten Samosir Pertanyakan Penggunaan Dana Desa, (14/5/2025) photo greenberita/ferndt |
GREENBERITA.com - Sejumlah warga Desa Huta Bolon Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Samosir, Rabu (14/5/2025), guna menyampaikan keluhan terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa.
Salah seorang warga, Dwi Antony Putranto Sianipar mempersoalkan kondisi infrastruktur desa, seperti jalan yang rusak parah, sumur bor yang dibangun tahun 2023 lalu sampai saat ini tidak berfungsi, hingga program ketahanan pangan tahun 2024 berupa bantuan bibit jagung yang disebut-sebut dalam kondisi kedaluwarsa saat dibagikan.
Warga lainnya, M Sihaloho menyoroti pembangunan sumur bor tahun 2023 lalu, sampai saat ini tidak berfungsi.
"Sumur bor itu dibangun tahun 2023, tapi sampai saat ini tidak berfungsi," ungkap Sihaloho.
“Jelek kali jalan desa itu. Ada apa sebenarnya? Kalau Dana Desa yang mengurusnya pemerintah desa, kenapa bisa begini?” kata salah satu warga saat menyampaikan keluhan kepada Irban II Inspektorat Samosir, Hopsian Nainggolan.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas.
“Musrenbang bukan hanya mendengarkan suara kepala desa saja,” ujar warga tersebut.
Menanggapi hal itu, Hopsian Nainggolan menjelaskan bahwa setiap dusun seharusnya memiliki perwakilan dalam Musrenbang agar keputusan pembangunan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“APBDes ditetapkan berdasarkan usulan masyarakat. Dari usulan itu, dipilih program-program yang dianggap prioritas,” jelasnya.
Terkait bibit jagung kedaluwarsa yang dibagikan melalui program ketahanan pangan tahun 2024, Hopsian mengaku terkejut dan akan melakukan penelusuran ke lapangan.
“Kami akan segera turun dan mewawancarai masyarakat terkait informasi ini. Ini harus ditindaklanjuti,” ujarnya sambil mencatat keluhan warga.
Dalam pertemuan tersebut, warga juga mempertanyakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang dinilai tidak transparan.
Hopsian menyatakan, Inspektorat telah mencatat hal tersebut dan akan memanggil kepala desa serta pengelola BumDes untuk dimintai klarifikasi.
“Ini akan kami dalami lebih lanjut. BumDes memang menjadi salah satu perhatian dalam pengawasan kami,” tegasnya.
Warga turut mengeluhkan fasilitas sumur bor yang dibangun melalui anggaran desa tahun 2024 namun hingga kini belum bisa difungsikan.
Terkait hal itu, Hopsian mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap proyek tersebut.
“Sumur bor juga akan kami evaluasi. Pemeriksaan menyeluruh pasti dilakukan,” tambahnya.
Hopsian memastikan bahwa setiap laporan dari warga akan menjadi bahan evaluasi dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi dan pengaduan demi menciptakan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.
Menyinggung soal jalan desa yang rusak, Hopsian mengaku prihatin dan heran jika hal itu terjadi di tengah alokasi anggaran yang cukup besar.
“Kalau anggarannya dikelola sebagaimana mestinya, jalan seharusnya tidak rusak seperti itu. Ini akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya.
Hopsian berharap pemerintah desa terbuka terhadap kritik dan masukan dari warga demi perbaikan pembangunan ke depan.
Inspektorat Samosir, kata Hopsian, tetap berkomitmen untuk memastikan Dana Desa digunakan sesuai ketentuan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ketika dihubungi, Kepala Desa Huta Bolon Boyking Sihaloho justru mempertanyakan masyarakat mana yang melakukan pelaporan ke Inspektorat kabupaten Samosir tersebut.
"Sebenarnya saya tau siapa orangnya dia yang nggak pernah aktif di manapun di desa ini di rapatpun nggak permah aktif di manapun nggak pernah aktif tapi dia komentar bahwa penggunaan dana desa, itu tidak pertama, 100 persen itu kubilang tidak benar, kita selalu terbuka sama BPD selalu terbuka semua anggaran kita, kita lakukan dengan musyawarah nggak ada itu," ujar Kades Huta Bolon Boyking Sihaloho.
Dirinya mengatakan siap dipanggil Inspektorat terkait laporan tersebut
"Saya siap kok dipanggil, saya bahkan setiap tahun di panggil inspektorat bahkan BPK bahkan semalam BPKP pun saya terus samplenyah dari 4 yai6 desa sialagan, Sinabulon, Siopat Sosor dan Situngkir," pungkas Boyking Sihaloho.*** (Gb-Ferndt01)
