 |
| Peresmian Humanity Law Firm di Jakarta (photo greenberita/reel) |
GREENBERITA.com - Kantor Humanity Law Firm And Partners menggelar acara peluncuran perdana di Orchardz Hotel Jakarta pada Sabtu, 22 Februari 2024.
Acara ini menandai tonggak penting bagi firma hukum yang berdedikasi untuk menegakkan keadilan, khususnya dalam industri pelayaran dan pertambangan.
Sambutan tersebut disampaikan Sartono Gurning,SH MH sebagai salah satu pendiri kantor hukum, yang juga menjadi bagian dari tim Advocat.
"Kita memberikan apresiasi tinggi atas berdirinya Humanity Law Firm diharapkan menjadi suatu pusat pergerakan keadilan dalam Industri Pelayaran dan Pertambangan," ujar Sartono Gurning.
Dirinya berharap seluruh advokat dapat bersama menjaga solidaritas dalam menjaga dan mewujudkan pengaman kelautan dan pertambangan yg bermanfaat bagi masyarakat sekitar nya.
"Law Firm ini juga menjadi salah satu wadah kemanusiaan utk keadilan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebijakan dan strategi kelautan dan pertambangan," sambung Hartono Gurning.
Senada, Humas Humanity Law Farm & Partner Ria Gurning mengatakan bahwa pendirian kantor hukum ini bergerak dalam visi penegakan hukum kelautan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menangani masalah dan pembaharuan potensi laut yang ada di Indonesia," ujar Ria Gurning.
Dijelaskannya, pendampingan hukum menjadi salah satu tujuan pendirian kantor hukum ini dengan melakukan sinergitas kepada perusahaan dan pemerintah yang bergerak dalam bidang kelautan dan pertambangan.S
"Semoga dengan adanya Humanity Law Farm Partner ini menjadi lebih mudah akses kita mengetahui perkembangan teknologi informasi dan sistem di kelautan dan pertambangan," jelas Ria Gurning.
Sementara itu Direktur Humanity, Fakhlur dalam sambutannya menyampaikan bahwa Humanity terinspirasi dari adagium hukum “Salus Populi Suprema Lex Esto” yang berarti “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”.
"Frasa ini merupakan diktum dasar politik hukum negara yang pertama kali dikemukakan oleh Marcus Tulilus Cicero dalam bukunya De Lefibus (Tentang Hukum)," ujar Fakhlur.
Fahrul juga menambahkan bahwa kegiatan ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-0000231-AH.01.18 Tahun 2025 Tanggal 13 Februari 2025.
(Gb-Ferndt01)
