Terkait Bansos Banjir Bandang Harian, Dinas Sosial Pemkab Samosir mengaku telah dibentuk pengawas penerima bantuan pasca banjir bandang. Unsurnya terdiri dari pendamping PKH, perangkat desa dan dari Dinas Sosial Kadis Sosial PMD.
Demikian dijelaskan Kadis Sosial PMD Pemkab Samosir, F. Agus Karo Karo, di ruang kerjanya didampingi Kabid perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, Kristina Gultom, Rabu (25/9/2024).
"Bansos tersebut tujuannya pemulihan ekonomi rakyat yang terdampak banjir bandang tahun 2023 lalu," ujar Agus.
"Dana Rp.5 juta per Kepala Keluarga penerima manfaat itu memang ke rekening warga penerima, untuk dibelikan barang sesuai kebutuhan masing-masing," sebutnya.
Agus juga mengatakan alasan mengapa harus barang yang dibeli dengan nilai nominal Rp. 5 juta rupiah.
"Karena sesuai Juknis Kementerian Sosial itu, kan tujuannya pemulihan ekonomi," papar dia.
Uang bantuan dari Kemensos itu memang ke rekening warga penerima. Tapi Dinas Sosial PMD Pemkab Samosir harus memastikan supaya warga benar membelanjakan barang sesuai kebutuhan mereka. "Juga kebutuhan warga penerima itu tidak sama semua," ujarnya.
Mengenai penyedia barang yang dihunjuk adalah Bumdesta, Agus mengatakan, itu kebijakan pihak dinas Sosial PMD.
"Supaya mudah memastikan bahwa barang belanja masyarakat tidak palsu, dan mudah serta maksimal mengawasi," imbuhnya.
Dikatakan Agus lagi, ada komitmen dan kesepakatan ke pihak Bumdesta, kalau ada barang yang palsu dan rusak akan diganti.
Mengenai harga yang ada warga menilai tidak sampai Rp. 5 juta rupiah, Agus menjawab bahwa sebelum barang diterima dari Bumdesta.
"Melalui pemerintah desa sudah diberikan daftar harga," sebutnya.
"Juga hal yang wajarlah Bumdesta mendapat keuntungan, sebab tujuannya peningkatan ekonomi desa dan pendapatan desa," kelakarnya.
Mengenai pendataan penerima Bansos itu, sebut Agus lagi, dilakukan oleh pemerintah desa, dan pihak Kementerian sosial dua kali turun melakukan verifikasi ke desa.
Sebagaimana diketahui, pada Desember 2023 lalu 3 desa di kenegerian Sihotang yaitu, desa Dolok Raja, Sampur Toba, dan desa Siparmahan dilanda banjir bandang.
Adapun jumlah penerima bansos akibat banjir bandang tersebut, menurut Kabid perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, Kristina Gultom, di desa Dolok Raja 77 KK, desa Sampur Toba 64 KK, dan di Desa Siparmahan 162 KK.
"Data penerima bantuan itu dari pemerintah desa masing-masing. Selanjutnya diusulkan lah ke kementerian sosial," paparnya.
Menimpali penjelasan Kabid itu, kadis Agus mengatakan, sangat miris mendengar ada berita bahwa warga protes dengan nilai barang yang diterima tidak sesuai nominal Rp 5 juta rupiah.
"Saya miris mendengar ada warga yang protes dengan jumlah barang yang diterima tidak sampai Rp 5 juta rupiah nominalnya, padahal warga penerima lah yang menentukan jenis barang yang dibutuhkan," ketusnya.
Ditanya mengenai juknis bansos dari Kementerian sosial itu, Agus menjawab, tidak usahlah ikut wartawan membacanya. Ia juga tidak bersedia menunjukkan juknis dimaksud.
Namun mengenai adanya warga yang protes terhadap nominal barang yang diterima tidak sampai Rp. 5 juta rupiah, Agus berpesan agar jika ada warga yang komplin langsung saja disampaikan ke Dinas.
Selanjutnya, dalam merespon protes warga itu, Agus mengatakan , besok pasti kami lakukan investigasi dan klarifikasi kepada warga penerima.
Sementara itu salah seorang warga penerima Bansos itu, Albertus SM Sitanggang dikonfirmasi wartawan mengatakan, tidak ada uang ditransfer ke rekening saya. Hanya saja barang saya lah yang memesan melalui peraturan desa. Karena aparatur desa memberikan brosur harga ke masyarakat.
"Tidak ada ditranfer ke rekening saya, saya hanya disuruh aparatur desa memesan barang sesuai dengan brosur harga yang diberikan" ungkap Albertus.
(Gb-Ferndt01)
