Notification

×

Iklan

Iklan

Sah, Pertanggungjawaban Bupati Samosir atas Pelaksanaan APBD 2022 Ditetapkan jadi Perda

27 Jul 2023 | 09:45 WIB Last Updated 2023-07-27T03:03:16Z

Bupati Samosir Vandiko Gultom dan Pimpinan DPRD Samosir melakukan tandatangan atas Ranperda menjadi Perda Pertanggungjawaban Bupati atas Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
GREENBERITA.comDiwarnai Voting dan Aksi Walk-Out dari Fraksi PDI-P serta keluarnya Ketua DPRD Samosir Sorta Siahaan yang tidak bersedia menandatangani Perda Pertanggungjawaban Bupati Samosir atas Pelaksanaan APBD 2022, akhirnya rapat paripurna DPRD selesai pukul 23.45 Wib dan sah menerima LPJ Bupati Samosir pada Rabu, 26 Juli 2023 di Aula DPRD Samosir, Parbaba Pangururan, Sumatera Utara.



Pada pandangan beberapa fraksi, berbagai saran dan masukan yang disampaikan DPRD Samosir menjadi motivasi dalam mendorong para Pimpinan SKPD dan seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Samosir.


"Agar kami lebih Konsisten dan Kreatif mengambil langkah-langkah Konkrit dan Strategis untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Akuntabel dan Transparan, Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Penataan Sistem Pengawasan Internal dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat untuk mewujudkan Visi Kabupaten Samosir yaitu Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera dan Bermartabat secara Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan," ujar Bupati Samosir, Vandiko Gultom pada Rapat Paripurna Persetujuan Bersama atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022.


Vandiko Gultom juga mengatakan bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir 2021-2026, prioritas pembangunan yang harus laksanakan adalah Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kompetensi Guru dan Penyediaan Beasiswa, serta Pembangunan Infrastruktur, Teknologi Informasi, Pariwisata, UMKM dan Pengembangan sektor Pertanian. 


"Dan hal tersebut tentu harus dibarengi dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan hingga Pengawasan, sehingga  predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap dapat dipertahankan," tegas Vandiko Gultom.


Diakhir sambutannya, Bupati Samosir mengajak kepada seluruh pihak dan stakeholder untuk berbuat dan bertindak secara arif serta bijaksana dalam membangun Kabupaten Samosir ke arah yang lebih baik dengan rasa cinta.


Rapat Paripurna diawali dengan Nota Jawaban Bupati Samosir atas tanggapan perorangan fraksi. Selanjutnya 5 fraksi yang ada di DPRD Samosir memberikan tanggapan akhir, dimana 4 fraksi menerima dan menyetujui bersama laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2022 untuk dijadikan Ranperda yaitu Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi Gabungan (Gerindra, Demokrat dan Hanura).


Pengesahan penetapan Ranperda atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 ditandai dengan Penandatanganan bersama antara Bupati Samosir Vandiko Gultom dengan Wakil Ketua DPRD Nasib Simbolon dan Pantas Maroha Sinaga.


Turut hadir dalam rapat paripurna ini, mewakili Kapolres Samosir Kabag Sumber Daya Manusia, Pabung 0210/TU, Staf Ahli Bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Pimpinan SKPD, Camat dan Insan Pers.

(Gb-Ferndt01)